Terungkap Jaksa Pinangki Belum Dicopot dari Jabatannya dan Masih PNS, Segini Gaji yang Diterimanya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengungkapkan fakta baru dari kasus suap Djoko Tjandra yang menjerat jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Meski telah berstatus terpidanadan telah dieksekusi ke lapas Kelas IIA, Tangerang, Banten, ternyata Pinangki masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Baca Juga: Usai Dikritik Keras, Kejari Jakpus Akhirnya Eksekusi Pinangki ke Lapas Tangerang

Kejaksaan Agung sampai saat ini disebut belum juga memberhentikan jaksa Pinangki secara tidak hormat dari jabatannya.

Demikian itu diungkapkan oleh Boyamin Saiman dalam acara Mata Najwa yang dipandu Najwa Shihab.

"Sudah dipindahkan ke Lapas, tapi sampai sekarang belum dicopot dari PNS-nya. Statusnya hanya nonaktif saja," kata Boyamin yang dikutip pada Kamis, (5/8/2021).

"Mestinya karena dia melakukan tindak pidana korupsi inkrah, segera diproses untuk diberhentikan secara tidak hormat."

Baca Juga: Kejagung: Pemecatan Secara Tidak Hormat Jaksa Pinangki Akan Diproses dalam Waktu Dekat

Karena masih berstatus sebagai PNS aktif, kata Boyamin, maka yang bersangkutan hingga kini masih menerima gaji dari negara.

Boyamin menuturkan, sedikitnya Jaksa Pinangki masih mendapat tunjangan pokok.

Karena sebab itu, Boyamin meminta agar Kejaksaan Agung segera memproses lebih lanjut untuk mencopot Jaksa Pinangki dari jabatannya.

"Masih dapat gaji dari negara, paling tidak di angka tunjangan pokoknya dapet," ujar Boyamin.

Baca Juga: Jaksa Pinangki Tak Dieksekusi ke Lapas, Fadli Zon: Hukum Semakin Dijalankan Sesuai Selera

"Jadi, harus cepat diberhentikan secara tidak hormat supaya negara tidak membiayai orang koruptor."

Lantas, berapa kira-kira besaran gaji yang masih diterima oleh Jaksa Pinangki?

Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2020, tunjangan kinerja atau tukin di Kejaksaan Agung berdasarkan kelas jabatan.

Dikutip dari laman resmi Kejaksaan Republik Indonesia via Tribunnews.com, penetapan kelas jabatan di Kejaksaan Agung tercantum pada Keputusan Jaksa Agung Nomor 150 Tahun 2011 mengenai Penetapan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Pegawai di Lingkungan Kejaksaan.

Baca Juga: Kejaksaan Ngaku Banyak Kerjaan Belum Eksekusi Pinangki, MAKI: Tidak Nalar, Tidak Logis

Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung tersebut, maka untuk posisi jaksa Pinangki yang menjabat Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II, masuk dalam kelas jabatan 8.

Dengan demikian, maka besaran tukin yang diterima Pinangki sebesar Rp4.595.150 per bulan.

Selanjutnya, sebagai PNS Jaksa Pinangki juga menerima gaji pokok. Besaran gaji itu sudah diatur dalam PP Nomor 30 Tahun 2015. Besaran gaji PNS di Kejaksaan sama dengan PNS di instansi pemerintah lain.

Baca Juga: Terungkap oleh MAKI, Ternyata Kejaksaan Agung Belum Eksekusi Pinangki ke Lapas Wanita

Gaji bagi pejabat eselon yang masuk golongan IV PNS, maka gaji per bulan yang diperoleh sebesar Rp3.044.300 hingga yang tertinggi Rp5.901.200.

Bukan cuma dapat tukin dan gaji pokok PNS saja, PNS di Kejaksaan pun masih memperoleh tunjangan lainnya seperti tunjangan suami/istri sebesar 5 persen dari gaji.

Tunjangan lainnya yaitu tunjangan anak sebesar 2 persen dari gaji pokok, tunjangan makan Rp41.000/hari (golongan IV), dan tunjangan lain seperti perjalanan dinas.

Baca Juga: Banding Tidak Diterima, Irjen Napoleon Tidak Senasib Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki