Kompas TV nasional hukum

Banding Tidak Diterima, Irjen Napoleon Tidak Senasib Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki

Kamis, 29 Juli 2021 | 22:35 WIB
banding-tidak-diterima-irjen-napoleon-tidak-senasib-djoko-tjandra-dan-jaksa-pinangki
Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte berbincang dengan penasihat hukumnya saat sidang dugaan gratifikasi terkait red notice Djoko Tjandra di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Senin (23/11/2020). (Sumber: Kompas/Heru Sri Kumoro)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menolak putusan banding yang diajukan Irjen Pol Napoleon Bonaparte, terdakwa penerima suap dari Djoko Tjandra.

Pengadilan Tinggi DKI tetap memberikan vonis empat tahun penjara. Putusan tersebut menguatkan vonis yang diketok Pengadilan Tipikor Jakarta, yakni 4 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan.

“Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 10 Maret 2021 Nomor 46/PID.SUS-TPK/2020/PM.JKT.PST yang dimintakan banding tersebut," ujar Ketua Majelis Hakim Muhammad Yusuf dalam surat putusan yang diakses di laman resmi Mahkamah Agung, Kamis (29/7/2021).

Baca Juga: Napoleon: Lebih Baik Mati Daripada Dilecehkan

Dalam putusan banding tersebut, mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri ini terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap sebesar 370 ribu dolar Amerika Serikat dan 200 ribu dolar Singapura dari terpidana kasus korupsi cassie Bank Bali, Djoko Tjandra.

Suap tersebut diberikan melalui pengusaha Tommy Sumardi dengan tujuan Irjen Napoleon dapat membantu proses penghapusan nama Djoko Tjandra dari DPO yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim yang diketuai Muhammad Yusuf dan Haryono, Singgih Budi Prakoso, Rusdi serta Reny Halida Ilham Malik selaku anggota menyatakan bahwa vonis dari majelis hakim Tipikor Jakarta sudah tepat.

Adapun putusan PT DKI Jakarta ini hasil rapat musyawarah majelis hakim pada 8 Juli 2021.

Baca Juga: Vonis Djoko Tjandra Dipotong Jadi 3,5 Tahun Penjara

"Menimbang bahwa lamanya pidana penjara dan denda yang telah dijatuhkan terhadap terdakwa oleh majelis hakim tingkat pertama dipandang adil dan sepadan atau setimpal dengan kesalahan terdakwa," ujar hakim M Yusuf.

Penulis : Johannes Mangihot | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
23:23
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19