Prabowo Lapor Jokowi Tolak Pengadaan Alutsista Mark Up 600 Persen: Gue Enggak Mau Gila

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, menceritakan bahwa dirinya pernah menolak memberikan persetujuan pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista).

Pengajuan pengadaan tersebut ia tolak karena memuat unsur mark up atau penggelembungan anggaran, bahkan hingga mencapai 600 persen.

Baca Juga: Survei SMRC: Responden yang Tak Puas Kinerja Jokowi Dukung Prabowo dan Anies Jadi Calon Presiden

Demikian Ketua Umum Partai Gerindra itu meyampaikan pengakuannya saat diwawancara oleh Youtuber, Deddy Corbuzier, di acara podcast yang ditayangkan lewat channel Youtube pada Minggu (13/6/2021).

"Saya enggak mau tanda tangan, saya tidak akan loloskan," kata Prabowo yang menolak pengadaan alutsista tersebut.

Prabowo tidak menampik bahwa di dalam lembaga pemerintahan memang terdapat potensi untuk melakukan mark up atau penggelembungan anggaran.

Terkait kebijakannya yang menolak pengajuan pengadaan alutsista tersebut, kata Prabowo, banyak pihak yang saat itu tidak suka dengan keputusannya.

Baca Juga: Bicara Alutsista, Prabowo Sindir Prediksi Elite yang Yakin Indonesia Tak Akan Perang

Namun demikian, Prabowo tetap pada pendiriannya menolak hal itu. Selanjutnya, ia melaporkan kejadian itu kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Pak (Jokowi), saya enggak mau pak, itu kan tanggung jawab saya kepada bapak presiden, kepada rakyat, kepada sejarah," ujarnya.

Lebih lanjut, Prabowo mengakui bahwa produsen atau pun agen memang mencari keuntungan dalam kegiatan jual beli alutsista.

Sebab, mereka memandang penjualan alutsista tersebut merupakan bisnis. Namun demikian, ia menolak tindakan tersebut.

Baca Juga: Ganjar Kurang Terkenal Bila Dibandingkan Prabowo dan Anies, tapi Lebih Disukai Masyarakat

Pasalnya, upaya menggelembungkan anggaran tersebut dilakukan secara tidak wajar. Tak hanya itu, hal tersebut bahkan juga memuat unsur penipuan.

"Gua enggak mau kalau gila-gilaan," kata Prabowo tegas.

Untuk menghindari adanya mark up, Prabowo mengatakan bahwa pihaknya lebih memilih melakukan negosiasi secara langsung dengan produsen alutsista.

Selain untuk menghindari adanya celah korupsi, negosiasi dengan produsen secara langsung juga menghindari keterlibatan mafia dalam belanja alat pertahanan negara.

Baca Juga: Survei SMRC: Bila Pilpres Dilakukan Sekarang, Prabowo Subianto Unggul

Tak sampai di situ upaya Prabowo menutup celah potensi korupsi dalam pengadaan alutsista.

Prabowo mengaku akan mengundang Kejaksaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pengawas Keuangan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Saya rencananya mau mengundang Kejaksaan, BPKP, sama BPK untuk periksa semua kontrak kita sebelum kontrak itu efektif," kata Prabowo.

Seperti diketahui, wacana belanja alutsista ini tengah menjadi sorotan setelah dokumen yang memuat tentang rencana belanja alat pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) untuk tiga matra TNI AD, AL, dan AU bocor ke publik.

Baca Juga: Survei SMRC: Prabowo Subianto Unggul Survei Capres 2024 Disusul Ganjar, Anies, hingga Puan

Pasalnya, dana yang dibutuhkan untuk  belanja Alpalhankam tersebut jumlahnya dinilai sangat besar, yakni ditaksir mencapai sekitar USD124.995.000.000 atau setara Rp1.700 triliun.

Rencana belanja Alpalhankam tersebut diketahui tertuang dalam dokumen rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan dan TNI tahun 2020-2024.