Prabowo Lapor Jokowi Tolak Pengadaan Alutsista Mark Up 600 Persen: Gue Enggak Mau Gila

Pasalnya, upaya menggelembungkan anggaran tersebut dilakukan secara tidak wajar. Tak hanya itu, hal tersebut bahkan juga memuat unsur penipuan.

"Gua enggak mau kalau gila-gilaan," kata Prabowo tegas.

Untuk menghindari adanya mark up, Prabowo mengatakan bahwa pihaknya lebih memilih melakukan negosiasi secara langsung dengan produsen alutsista.

Selain untuk menghindari adanya celah korupsi, negosiasi dengan produsen secara langsung juga menghindari keterlibatan mafia dalam belanja alat pertahanan negara.

Baca Juga: Survei SMRC: Bila Pilpres Dilakukan Sekarang, Prabowo Subianto Unggul

Tak sampai di situ upaya Prabowo menutup celah potensi korupsi dalam pengadaan alutsista.

Prabowo mengaku akan mengundang Kejaksaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pengawas Keuangan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Saya rencananya mau mengundang Kejaksaan, BPKP, sama BPK untuk periksa semua kontrak kita sebelum kontrak itu efektif," kata Prabowo.

Seperti diketahui, wacana belanja alutsista ini tengah menjadi sorotan setelah dokumen yang memuat tentang rencana belanja alat pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) untuk tiga matra TNI AD, AL, dan AU bocor ke publik.

Baca Juga: Survei SMRC: Prabowo Subianto Unggul Survei Capres 2024 Disusul Ganjar, Anies, hingga Puan

Pasalnya, dana yang dibutuhkan untuk  belanja Alpalhankam tersebut jumlahnya dinilai sangat besar, yakni ditaksir mencapai sekitar USD124.995.000.000 atau setara Rp1.700 triliun.

Rencana belanja Alpalhankam tersebut diketahui tertuang dalam dokumen rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan dan TNI tahun 2020-2024.