Ancaman "Reshuffle" Kabinet Jokowi: Serius atau Hanya Gimmick?

Oleh: Mustakim

Presiden Joko Widodo yang dikabarkan akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet terkait kinerja para menterinya dinilai tidak optimal.

Reshuffle kabinet atau perombakan jajaran menteri Jokowi menjadi isu hangat yang terus menguat. Isu ini menjadi perbincangan banyak pihak usai video rekaman rapat kabinet yang mempertontonkan kemarahan Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna viral.

Baca Juga: Momen Prabowo Bungkam Ditanya Soal Isu Reshuffle

Wacana perombakan kabinet terlontar langsung dari mulut Jokowi. Presiden dua periode ini kesal lantaran tidak puasnya dengan kinerja para pembantunya di Kabinet Indonesia Maju.

Kekecewaan dan kemarahan itu tampak dari kalimat-kalimat yang disampaikan Jokowi di depan para menteri.

Tak Kompak

Kabinet Indonesia Maju dilantik pada 23 Oktober 2019. Artinya, mereka baru bekerja sekitar delapan bulan.

Kabinet di periode kedua Jokowi ini diisi orang-orang 'titipan' partai pengusung utamanya di Pilpres 2019 plus Partai Gerindra yang menyusul masuk koalisi dan kalangan profesional.

Sejumlah kalangan menilai ancaman Jokowi merupakan sesuatu yang wajar. Pasalnya, kinerja sejumlah menteri memang tak kentara selama pandemi.

Ekonomi terus merosot dan terancam resesi. Pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di mana-mana sementara virus corona juga masih menggila.

Di masa pandemi ini, para menteri seharusnya memiliki sense of crisis dan bekerja ekstra keras untuk membantu Jokowi bukan bersembunyi di balik regulasi atau sekadar mencari panggung demi mengail untung.

Baca Juga: Mensesneg Pratikno: Jangan Ribut, Reshuffle Kabinet Tidak Relevan Dilakukan

Tak hanya itu, sejumlah menteri juga terlihat jalan sendiri-sendiri bahkan dinilai berseberangan dengan kebijakan Jokowi. Banyak pernyataan Presiden Jokowi yang justru dianulir bawahannya sendiri.

Misalnya, saat Presiden Jokowi meminta mudik dilarang, menterinya mengatakan mudik diperbolehkan. Ketika Jokowi menyampaikan istilah mudik dan pulang kampung adalah dua hal yang berbeda, menterinya mengatakan sama saja. Ada pula sederet saling silang kebijakan Jokowi dan respons para pembantunya yang berbeda.

Kocok Ulang Koalisi

Sejak isu reshuffle kabinet mencuat, muncul spekulasi siapa saja menteri yang akan dicopot dan diganti. Selain itu, muncul nama-nama baru yang dikabarkan atau disodorkan untuk mengisi posisi menteri di kabinet Jokowi.

Sebut saja nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Pria yang baru saja dipilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat ini dikabarkan akan masuk Istana dan bergabung dalam kabinet Jokowi.

Baca Juga: IPO Rilis Nama-nama yang Berpeluang Kena Reshuffle, 3 Menteri Ini Teratas

Selain AHY, nama lain yang muncul adalah Mumtaz Rais. Berbeda dengan AHY, anak politikus senior Amien Rais ini disodorkan langsung oleh elite PAN untuk menjadi salah satu kandidat menteri.

Selain Mumtaz, ada sejumlah nama lain yang disodorkan partai pendukung pasangan Prabowo-Sandi ini para Pilpres 2019 lalu ini. Di antaranya Soetrisno Bachir (Ketua Wanhor DPP PAN), Eddy Soeparno (Sekjen DPP PAN), dan Teguh Juwarno (eks Ketua Komisi VI DPR RI).

Munculnya nama-nama dari partai nonkoalisi pendukung Jokowi ini ditanggapi miring partai koalisi pendukung Jokowi.

Mereka menyatakan, sebelum menyodorkan nama dan bergabung dalam kabinet, sebaiknya PAN menentukan sikap politiknya terkait pemerintahan Jokowi. Mereka harus menerima plus minus Presiden Jokowi sebagai pemimpin dan tidak main dua kaki di kemudian hari.

Menambah gerbong koalisi di tengah jalan sebenarnya bukan hal baru bagi Jokowi. Mantan Gubernur DKI ini pernah melakukan hal tersebut saat menjabat presiden pada periode pertama.

Saat itu, koalisi pemerintahan Jokowi mengizinkan Golkar dan PAN untuk bergabung dan kemudian mendapat posisi di kabinet. Secara politik hal itu dimungkinkan.

Pasalnya, Jokowi pasti berpikir untuk bisa merangkul sebanyak mungkin dukungan untuk kelancaran agenda dan kebijakannya. Terlebih, dukungan itu diperlukan untuk periode keduanya. 

Baca Juga: Hasil Survei, Yasonna, Erick hingga Luhut Masuk Daftar Layak Di-reshuffle

Gonta-ganti Menteri

Reshuffle kabinet sebenarnya sesuatu yang lazim di republik ini dan banyak dilakukan presiden sebelum Jokowi. Pada periode pertama pemerintahannya, Jokowi melakukan empat kali perombakan kabinet.

Reshuffle pertama dilakukan dalam tempo yang terbilang cepat, yakni pada 12 Agustus 2015 atau lebih kurang setelah 10 bulan kabinet Indonesia Kerja berjalan sejak dilantik pada 27 Oktober 2014. 

Kala itu menteri yang dicopot dalam reshuffle tersebut, di antaranya Menko Perekonomian Sofjan Djalil yang digantikan Darmin Nasution, Menkopolhukam Tedjo Edhy digantikan Luhut Binsar Pandjaitan, dan Mendag Rachmat Gobel digantikan Thomas Lembong. 

Perombakan jilid II dilakukan pada 27 Juli 2016. Dalam perombakan ini Jokowi di antaranya mencopot Menhub Ignasius Jonan dan digantikan oleh Budi Karya Sumadi, Menteri ESDM Sudirman Said digantikan Archandra Tahar, dan Menperin Saleh Husin digantikan Airlangga Hartarto.

Reshuffle jilid II digunakan Jokowi untuk mengakomodasi parpol yang baru merapat ke Koalisi Indonesia Hebat, yakni Golkar dan PAN. Dari PAN yang masuk adalah Asman Abnur menggantikan Yudy Chrisnandi sebagai Menteri PAN-RB. 

Kemudian reshuffle jilid III dilakukan Jokowi pada 17 Januari 2018. Kala itu, Jokowi mencopot Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang mencalonkan diri sebagai Gubernur Jatim dan digantikan Idrus Marham dan Kepala Staf Presiden Teten Masduki digantikan Jenderal (Purn) Moeldoko.

Terakhir, reshuffle dilakukan pada 24 Agustus 2018 yakni mencopot Mensos Idrus Marham yang tersangkut kasus korupsi dan menggantinya dengan Agus Gumiwang Kartasasmita.

Baca Juga: Survei: 72,9 Persen Publik Dukung Presiden Jokowi Reshuffle Menteri

Selain AHY dan Mumtaz Rais, sejumlah nama yang dikabarkan akan merapat ke Istana dan mengisi posisi menteri beredar.

Nama-nama tersebut di antaranya Jenderal (Purn) Polisi Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, menggantikan Mahfud MD.

Selain itu ada nama Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir yang dikabarkan akan menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menggantikan Nadiem Makarim.

Sementara Ketua Umum PB IDI Daeng Muhammad Faqih disebut akan menjadi Menteri Kesehatan menggantikan Terawan dan politikus PAN Soetrisno Bachir akan mengisi posisi Menteri Sosial menggantikan Juliari P Batubara.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama juga masuk radar dan dikabarkan akan menjadi Menteri BUMN menggantikan Erick Thohir.

Berikutnya ada Triawan Munaf sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Wishnutama Kusubandio.

Letjen TNI Donny Munardo menjadi Kepala BIN, Jenderal TNI Andhika Perkasa sebagai Panglima TNI, Rachmat Gobel menjadi Menteri Pertanian, dan Marsekal Hadi Tjahjanto akan menjadi Menteri Perhubungan. Sementara Erick Thohir menjadi Menteri Perdagangan dan Mahfud MD menjadi Menteri Hukum dan HAM.

Sejauh ini pihak Istana belum menanggapi terkait isu reshuffle kabinet, juga daftar nama yang diklaim akan menjadi menteri baru Jokowi.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno bahkan mengatakan, wacana perombakan reshuffle kabinet yang diembuskan Presiden Jokowi bergantung pada progres kinerja para menterinya.

Baca Juga: Menteri Perdagangan Tak Terpengaruh Isu Reshuffle Kabinet

Apabila jika progresnya bagus, maka isu reshuffle kabinet yang sempat ramai dibahas dan didiskusikan sudah tak relevan.

Jadi, mari kita tunggu langkah Jokowi. Apakah dia akan melakukan langkah-langkah extraordinary, termasuk membubarkan lembaga dan mengganti menterinya yang tak becus bekerja? 

Atau video kemarahan Jokowi di sidang kabinet paripurna berdurasi 10 menit 20 detik tersebut hanya gimmick belaka?

#Reshuffle #MenteriJokowi #Jokowi