Hadiri Pre-COP31, Menteri LH Tekankan Indonesia Dorong Aksi Nyata Hadapi Perubahan Iklim

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah Indonesia menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama internasional yang mampu menerjemahkan berbagai komitmen iklim menjadi aksi nyata di lapangan.

Pesan strategis tersebut disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Moh. Jumhur Hidayat, saat menghadiri Leader’s Plenary pada Pre-COP Leader’s Event di Fiji dan Tuvalu pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Pertemuan tingkat tinggi yang berlangsung pada 5–9 Oktober 2026 ini merupakan bagian dari rangkaian persiapan menuju United Nations Climate Change Conference (COP31) yang dijadwalkan berlangsung di Antalya, Turki, pada 9–20 November 2026.

Rangkaian Pre-COP31 dihadiri perwakilan lebih dari 50 negara, termasuk kepala negara, menteri, negosiator, serta pimpinan organisasi internasional seperti PBB, ADB, dan Green Climate Fund (GCF).

Diutus langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, Jumhur Hidayat hadir didampingi Duta Besar RI untuk Fiji merangkap Kiribati, Nauru, dan Tuvalu, Dupito Darma Simamora, guna menyuarakan posisi Indonesia sekaligus mempererat hubungan diplomasi dengan negara-negara Pasifik.

Baca Juga: Imbas Asap Karhutla Picu Kecelakaan Beruntun Hingga Sesak Napas | BERITA UTAMA

"Persetujuan Paris menjadi kompas kita. Namun, ketika ruang untuk menjaga kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius semakin menyempit, tugas kita adalah menjembatani komitmen global menjadi hasil nyata, dengan berpedoman pada keadilan serta prinsip tanggung jawab bersama namun berbeda sesuai kemampuan masing-masing negara (common but differentiated responsibilities)," ujar Jumhur dalam siaran pers yang diterima KompasTV, Rabu (7/10).

Adopsi Deklarasi Taku Pakasoa dan Perlindungan Negara Kepulauan

Hasil utama dari Pre-COP Leader’s Event pada 6 Oktober 2026 adalah diadopsinya Deklarasi Taku Pakasoa.

Deklarasi ini lahir sebagai bentuk dukungan konkret masyarakat global, khususnya bagi Negara-Negara Berkembang Pulau Kecil (Small Island Developing States/SIDS) dan Negara-Negara sedang Berkembang (Least Developing Countries/LDC), dalam meningkatkan upaya mitigasi serta menghadapi ancaman kerugian akibat perubahan iklim.

Sebagai salah satu negara SIDS di Pasifik, Tuvalu terus menyuarakan kondisi kritis yang dihadapi negara-negara pulau kecil akibat ancaman kenaikan permukaan air laut. Tanpa aksi adaptasi dan bantuan internasional yang nyata, keberadaan negara-negara kepulauan tersebut terancam hilang dari peta dunia.

Sejumlah pimpinan dunia yang turut hadir dalam forum tersebut antara lain Perdana Menteri Fiji Sitiveni Rabuka, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Perdana Menteri Tuvalu Feleti Teo, Presiden Palau Surangel Whipps Jr., Perdana Menteri Mauritius Navinchandra Ramgoolam, Perdana Menteri Papua Nugini James Marape, serta Presiden COP31 Murat Kurum.

Baca Juga: Kabut Asap Memburuk, Disdik Pekanbaru Terapkan PJJ Sekolah 8-10 Oktober 2026

Dari Komitmen Menuju Implementasi Konkret

Dalam forum tersebut, Indonesia memaparkan komitmen iklim nasional melalui Nationally Determined Contribution (NDC) menuju pencapaian net-zero emissions pada 2060 atau lebih cepat.

Indonesia menekankan bahwa agenda perubahan iklim harus berjalan selaras dengan pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan resiliensi masyarakat.

Indonesia juga menyoroti pentingnya akses yang adil terhadap pendanaan iklim, alih teknologi, dan peningkatan kapasitas untuk mendukung akselerasi program di lapangan.

"Kami mempercepat aksi iklim di seluruh sektor ekonomi melalui FOLU Net Sink 2030, mengurangi emisi dari limbah dan metana, serta melakukan transformasi industri—baik melalui dekarbonisasi industri yang sudah ada maupun pengembangan industri rendah karbon sejak tahap perancangannya," tegas Jumhur.

Menutup pandangannya, Indonesia menggarisbawahi bahwa keberhasilan penanganan perubahan iklim global tidak lagi diukur dari seberapa besar komitmen di atas kertas, melainkan dari keberlanjutan aksi nyata yang membawa dampak langsung bagi masyarakat.

"Tantangan dunia saat ini bukan lagi sekadar meningkatkan ambisi, melainkan memastikan bahwa ambisi tersebut benar-benar diwujudkan melalui implementasi yang konkret," pungkas Jumhur.