Tanggapi Hak Interpelasi yang Digulirkan PSI, Wagub DKI Ingatkan Tidak Boleh Ada Kepentingan Lain

 

JAKARTA, KOMPAS.TV- Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mempersilakan fraksi-fraksi di DPRD DKI mengajukan hak interpelasi kepada Gubenur Anies Baswedan. Namun, Ariza mengingatkan hak interpelasi harus digunakan secara bijaksana dan benar-benar untuk mencapai kepentingan warga Jakarta.

“Tidak boleh ada kepentingan lainnya, sekalipun kita pada posisi yang berbeda. Umpamanya oposisi, pro pemerintah, tetap kita harus melihat kebijakan pemerintah, kita lihat kalau arahnya sudah baik kita harus memberikan dukungan, sekalipun kita pada posisi yang beroposisi,” kata Ariza demikian ia disapa pada Jumat, (26/2/2021).

Baca Juga: Ajukan Hak Interpelasi, PSI Bantah Ingin Jatuhkan Anies Baswedan

“Sebaliknya, sekalipun kita pada posisi yang pro pemerintah, kalau kebijakan yang kurang, tugas kita juga sebagai partai pendukung pemerintah untuk memberikan masukan dan koreksi,” tambah Ariza.

Ariza merasa sejauh ini hubungan antara eksekutif dengan legislatif baik-baik saja. Ariza mengaku dalam perencanaan pembangunan dan terkait banjir semua selalu dikomunikasikan. Baik dengan legislatif, pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga Bappenas.

Baca Juga: Kinerja Gubernur Anies Tangani Banjir Sulit Terlihat, Jadi Alasan PSI Gulirkan Hak Interpelasi

“Tidak pernah DKI berdiri sendiri, jadi teman-teman di dewan, yang mau interpelasi, sekalipun itu menjadi hak dari teman-teman DPRD, namun demikian kita lihat duduk masalahnya, apa yang sudah dilakukan,” ujarnya Ariza.

“Kalau melihat fakta dan data alhamdulillah Jakarta satu-satunya provinsi yang dalam waktu sehari surut (banjirnya -red), bahkan Pak Gubernur mencanangkan 6 jam surut,” imbuh Ariza.

Tak hanya itu, Ariza menambahkan prestasi juga ditunjukkan dengan jumlah korban, jumlah pengungsi, hingga jumlah RW yang terdampak banjir mengalami penurunan.

Penulis : Ninuk-Cucu-Suwanti

Sumber : Kompas TV