Kompas TV nasional peristiwa

Kinerja Gubernur Anies Tangani Banjir Sulit Terlihat, Jadi Alasan PSI Gulirkan Hak Interpelasi

Jumat, 26 Februari 2021 | 17:57 WIB
kinerja-gubernur-anies-tangani-banjir-sulit-terlihat-jadi-alasan-psi-gulirkan-hak-interpelasi
Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana (Sumber: istimewa)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai kinerja Gubernur Anies Baswedan dalam penanganan banjir di DKI Jakarta tidak terlihat. Penilaian itu yang kemudian menjadi dasar bagi PSI menggulirkan hak interpelasi.

“Hak interpelasinya hanya untuk memanggil Bapak Gubernur (Anies Baswedan -red) untuk memberi penjelasan-penjelasan yang dibutuhkan, untuk menjawab isu-isu yang berkembang di masyarkat pada saat ini, yaitu banjir dan kinerja bapak gubernur yang selama ini sulit sekali untuk kita lihat dalam hal terkait banjir,” kata Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana kepada Kompas TV, Jumat (26/2/2021).

Baca Juga: Ajukan Hak Interpelasi, PSI Bantah Ingin Jatuhkan Anies Baswedan

Justin membantah, adanya anggapan hak interpelasi yang digulirkan fraksinya sengaja dilakukan untuk menjatuhkan Gubernur Anies Baswedan.

“Tidak ada berujung pada menjatuhkan Bapak Gubernur, tidak ada,” tegas Justin.

Justin menuturkan hak interpelasi yang digulirkan partainya dilakukan semata-mata karena kemaslahatan hidup warga DKI Jakarta. Apalagi, sambung Justin, berdasarkan fakta banjir DKI yang terjadi baru-baru ini telah merenggut korban jiwa. Sementara itu, hak interpelasi merupakan hak anggota dewan yang diatur dalam perundang-undangan maupun tata tertib DPRD Pasal 120.

Baca Juga: Sutiyoso: Banjir di Mana-mana Tapi Kenapa yang Digebukin Anies, Gue Heran

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
15:12
SEBANYAK 250 WNI DI CALIFORNIA SELATAN, AS, DAPAT SUNTIKAN VAKSINASI COVID-19    PRESIDEN JOKOWI BEBASKAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) UNTUK AIR BERSIH    BPOM: BELUM ADA IZIN UJI KLINIK FASE II VAKSIN NUSANTARA    MENKO POLHUKAM DORONG KPK BERGABUNG DALAM SISTEM DATABASE PENANGANAN PERKARA TERPADU BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI    LARANGAN MUDIK LEBARAN, DITLANTAS POLDA METRO JAYA SEKAT 16 JALUR TIKUS UNTUK KELUAR JABODETABEK    DITLANTAS POLDA METRO JAYA AKAN DIRIKAN POS PANTAU DI JALUR TIKUS UNTUK ANTISIPASI WARGA YANG NEKAT MUDIK    WALHI SUMSEL DUKUNG PEMANFAATAN LAHAN GAMBUT UNTUK MENUNJANG PEREKONOMIAN MASYARAKAT    KPK MENDAKWA EKS WALI KOTA CIMAHI AJAY PRIATNA TERIMA SUAP RP 1,6 MILIAR UNTUK MULUSKAN IZIN PROYEK RS    MENKEU SRI MULYANI SEBUT PEMULIHAN EKONOMI GLOBAL DARI DAMPAK PANDEMI COVID-19 HARUS BERSIFAT BERKELANJUTAN    GEMPA MALANG, BMKG: BURUKNYA STRUKTUR BANGUNAN IKUT JADI PENYEBAB RIBUAN RUMAH RUSAK DI MALANG    KASUS SUAP PENGATURAN PROYEK DI KABUPATEN INDRAMAYU, KPK PANGGIL 3 ANGGOTA DPRD JAWA BARAT    WAPRES MA'RUF AMIN IMBAU MASYARAKAT BERKONTRIBUSI AKTIF DALAM MENGEMBANGKAN EKONOMI & KEUANGAN SYARIAH    POLRI MULAI PERIKSA BARANG BUKTI DARI TKP KEBAKARAN KILANG MINYAK BALONGAN, INDRAMAYU, JAWA BARAT    MENTERI PPPA MINTA PEMDA KAWAL DAN PASTIKAN PENGGUNAAN DAK PEREMPUAN DAN ANAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN