Kompas TV nasional hukum

Sidang Praperadilan, Firli Bahuri Nilai Status Tersangkanya Tidak Sah, Minta SP3 Kasus Pemerasan

Kompas.tv - 11 Desember 2023, 14:46 WIB
sidang-praperadilan-firli-bahuri-nilai-status-tersangkanya-tidak-sah-minta-sp3-kasus-pemerasan
Ketua KPK Firli Bahuri (kedua dari kiri) usai dimintai klarifikasi oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Gedung Anti Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Jakarta, Senin (20/11/2023). Dalam sidang praperadilan, Senin (11/12/2023), tim kuasa hukum Firli menilai penetapan kliennya sebagai tersangka, tidak sah. (Sumber: Tribunnews/Irwan Rismawan)
Penulis : Isnaya Helmi | Editor : Edy A. Putra

5. Memerintahkan termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap pemohon.

6. Menyatakan Laporan Polisi Nomor: LP/A/91/X/2023/SPKT.DIRESKRIMSUS POLDA METRO JAYA tanggal 9 Oktober 2023 dicabut, tidak sah dan tidak berlaku.

7. Menyatakan termohon untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/A/91/X/2023/SPKT.DIRESKRIMSUSPOLDA METRO JAYA Tanggal 9 Oktober 2023.

8. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon.

9. Memerintahkan termohon untuk tidak lagi menerbitkan surat perintah penyidikan terkait peristiwa hukum a quo.

10. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Sebagai informasi, Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo atau SYL pada Rabu malam, 22 November 2023.

Penetapan Firli sebagai tersangka itu dilakukan setelah penyidik melaksanakan gelar perkara dalam proses penyidikan.

Menurut tim penyidik, sudah terdapat kecukupan bukti untuk menjerat jenderal polisi (purn) bintang tiga tersebut.

Firli dijerat Pasal 12 e atau Pasal 12 B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 65 KUHP. 

Baca Juga: Sidang Perdana Gugatan Praperadilan Firli Bahuri Digelar Hari Ini


 




Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x