AHY Ungkap Upaya Pembegalan Partai Demokrat oleh Tangan Kekuasaan: Ini Tidak Patut Terjadi

SLEMAN, KOMPAS.TV - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membenarkan ada upaya pembegalan di Partai Demokrat. Pembegalan itu dilakukan oleh tangan kekuasaan.

Hal itu dinyatakan AHY saat jumpa pers di Selasar Barat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (20/7/2023).

"Saya tadi memang mengangkat sebuah case study (studi kasus) yang kebetulan saya dan Partai Demokrat alami sendiri, yaitu adanya upaya pembegalan Partai Demokrat, merampas kedaulatan, yang dilakukan oleh tangan kekuasaan," kata AHY menjawab pertanyaan wartawan.

Sebelumnya, putra sulung Presiden Keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk "Mampukah Kita Selamatkan Demokrasi di Indonesia?" yang dihadiri mahasiswa hingga masyarakat umum di Auditorium Fisipol UGM.

AHY pun menegaskan bahwa upaya pembegalan yang terjadi terhadap partai yang dipimpinnya itu tak patut terjadi karena mencederai keadilan.

"Nah ini tidak patut terjadi terhadap siapa pun di negeri kita. Tidak kepada partai politik, tidak kepada organisasi, tidak kepada individu. Karena sejatinya, kita ingin bisa memiliki kehidupan di mana semua merasakan keadilan," terangnya.

Baca Juga: Soal Bakal Cawapres Anies, AHY Sebut Sudah Final Termuat dalam Piagam Koalisi Perubahan

Ia pun menekankan pentingnya meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, tak hanya setiap pemilihan umum (pemilu), namun juga untuk mencegah upaya-upaya pembegalan.

"Pemilu kita bagus setiap lima tahun dijalankan, partisipasinya juga tinggi, tapi kita berharap kualitasnya juga semakin baik dari hari ke hari, termasuk demokrasi kita," tegasnya.

Selain meningkatkan kualitas demokrasi, AHY pun mengajak semua pihak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kalau kemudian ada keadilan yang tebang pilih, kemudian ada eksploitasi atau demonstrasi kekuasaan politik yang semena-mena, atau menzalimi secara politik, rasanya bukan itu demokrasi yang ingin kita tuju," jelasnya.

"Di sini lah saya berharap, selain kita tetap serius meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita di berbagai sektor, tapi kita juga ingin demokrasi kita tidak hilang dan tidak pudar begitu saja," imbuhnya.

Baca Juga: AHY Sebut Pertemuan Demokrat-Gerindra Hari Ini sudah Diniatkan Lama: Ingin Dengar dari Partai Lain

Sebelumnya, AHY pernah menyinggung langkah kubu Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang melakukan peninjauan kembali (PK) untuk mengambil alih Partai Demokrat.

Ia mengatakan, apabila PK tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA) maka hal itu menunjukkan bahwa rezim penguasa menggunakan instrumen hukum untuk menghambat langkah politik kelompok yang dianggap berseberangan.

“Ketika ada penguasa atau mereka yang berkuasa saat ini menggunakan hukum sebagai instrumen politik baik dalam konteks obstruction of justice, melindungi mereka yang dianggap satu bagian dengan mereka, dengan penguasa atau abuse of power menggunakan kekuasaan sebenarnya untuk menghabisi lawan politik dengan cara apa pun,” ujar AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

“Termasuk melalui PK KSP Moeldoko ini, maka sama saja sesungguhnya penguasa politik telah menggunakan instrumen hukum untuk menghabisi lawan-lawannya. Ini tidak sehat, ini berbahaya, dan ini akan mengusik rasa ketidakadilan kita semuanya,” lanjut AHY, dilansir dari Kompas.com.

PK Moeldoko itu juga sempat membuat geger para kader Partai Demokrat yang mengancan akan melakukan aksi turun ke jalan pada pertengahan Juni lalu.

Baca Juga: AHY soal Pertemuan Demokrat-Gerindra Siang Ini: Saya Selalu Membuka Diri

Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengungkapkan, kader partai berlambang bintang tiga arah di seluruh Indonesia itu akan turun ke jalan di Jakarta.

Dia menyebut Partai Demokrat pusat harus mengakomodir keinginan para kader di daerah.

Hinca memastikan aliran energi yang para kader Demokrat berikan ketika berkumpul adalah energi demokratis.

"Energi yang mempunyai nilai untuk memberi penguatan kepada lembaga yudikatif kita, mahkamah yang agung ini, tidak tergoda dengan yang didengar banyak orang. Atau tidak tergoda dengan intervensi pihak manapun karena memang Mahkamah Agung menurut UU dan konstitusi kita haruslah mengambil keputusan yang sesuai dengan faktanya, hati nuraninya," jelasnya, 13 Juni 2023, dilansir dari Kompas.com.

Menurut Hinca, kedatangan kader Demokrat se-Indonesia ini akan memperkuat Mahkamah Agung.

Baca Juga: Dikelilingi Mahasiswa dan Lulusan UGM, AHY Bicara Intimidasi hingga Kecurangan Pemilu