Tegang! Perpecahan Internal Taliban Kian Runcing akibat Pembatasan Hak Perempuan, Pasukan Disiagakan

KANDAHAR, KOMPAS.TV – Perintah pemimpin tertinggi Taliban yang membatasi hak perempuan ternyata memperparah perpecahan internal. Akibatnya, faksi yang bersaing dilaporkan saling menyiapkan pasukan masing-masing, menurut sumber seperti dilansir Bloomberg, Jumat (30/12/2022).

Taliban pekan lalu melarang perempuan untuk kuliah atau bekerja di organisasi non-pemerintah, menambahkan arahan tahun 2022 yang melarang mereka menggunakan pusat kebugaran, taman hiburan dan pemandian umum, serta membatasi kemampuan mereka untuk melakukan perjalanan lebih dari 70 km tanpa pendamping laki-laki.

Langkah tersebut memicu kemarahan di antara warga Afghanistan dan komunitas internasional. Bahkan, beberapa negara Islam yang bersahabat menyuarakan penentangan.

Dekrit konservatif itu diperintahkan oleh Pemimpin Tertinggi Taliban yang jarang terlihat, Haibatullah Akhundzada, yang memerintah dari kota selatan Kandahar dan mengeluarkan dekrit melalui dewan agama ulama Taliban, kata beberapa sumber, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena membahas masalah sensitif.

Sumber tersebut mengatakan, sekelompok pemimpin Taliban mulai bergerak melawan Mullah Akhundzada, dipimpin Menteri Pertahanan Mohammad Yaqoob, putra pendiri Taliban Mohammad Omar, dan Menteri Dalam Negeri Sirajuddin Haqqani, pemimpin Jaringan Haqqani, yang menjadi buronan FBI untuk terorisme.

Upaya mereka untuk bertemu dengan Pemimpin Tertinggi untuk membahas masalah tersebut sejauh ini mendapat penolakan, kata sumber tersebut.

Baca Juga: Dewan Keamanan PBB Secara Bulat Kecam Taliban yang Melarang Perempuan Bekerja dan Dapat Pendidikan

Ketegangan sangat akut saat ini karena kedua faksi mengumpulkan personel yang setia jika konflik meningkat menjadi pertempuran, kata sumber tersebut.

Mullah Yaqoob dan Sirajuddin Haqqani memegang benteng di ibu kota Kabul, sementara basis Mullah Akhundzada adalah Kandahar, tempat gerakan Taliban muncul pada awal 1990an.

Sementara Afghanistan punya tentara nasional yang terdiri dari tentara Taliban dan sebagian kesatuan dari pasukan yang dilatih AS yang dikalahkan pada tahun 2021, banyak menteri utama dalam pemerintahan saat ini adalah mantan panglima perang atau pemimpin milisi yang masih memimpin ribuan personel.

Karena posisi mereka di pemerintahan, para pemimpin muda Taliban seperti Mullah Yaqoob dan Sirajuddin Haqqani punya akses ke peralatan militer bernilai miliaran dolar yang ditinggalkan militer Amerika Serikat (AS).

Loyalis Mullah Akhundzada sebagian besar diambil dari milisi bersenjata setempat di Kandahar dan pemimpin agama yang berpikiran sama yang memiliki personel militer sendiri, kata sumber.

Juru bicara pemerintah yang dikelola Taliban, Bilal Karimi, membantah adanya "perpecahan dan perselisihan di antara para pemimpin Taliban" atas perintah terhadap perempuan Afghanistan, seraya menegaskan dia tidak mengetahui adanya upaya oleh Mullah Yaqoob dan Sirajuddin Haqqani untuk bertemu Mullah Akhundzada.

Baca Juga: G7 Desak Taliban Batalkan Larangan terhadap Perempuan Pekerja Bantuan Kemanusiaan

“Setiap anggota Imarah Islam menghormati dan mematuhi perintah Pemimpin Tertinggi,” kata Karimi melalui sambungan telepon, "Kekuatan kepatuhan tidak bisa dihancurkan."

Meski begitu, Mullah Yaqoob dan Haqqani mengungkapkan perbedaan dalam isu hak-hak perempuan.

Seorang juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Abdul Nafi Takor, mengatakan melalui telepon bahwa Haqqani “menginginkan sebuah resolusi untuk masalah pendidikan dan pekerjaan perempuan, serta penciptaan lingkungan Islam murni di mana anak perempuan dan perempuan dapat belajar dan bekerja”.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Enayatullah Khawarizmi menolak mengomentari pandangan Mullah Yaqoob tentang pembatasan terbaru terhadap perempuan.

Dalam sebuah wawancara dengan National Public Radio pada bulan Agustus, Mullah Yaqoob mengatakan dia serius mempersiapkan landasan bagi semua anak perempuan untuk kembali ke sekolah.

Tidak ada juru bicara yang mengomentari dugaan perselisihan antara dua menteri dan Pemimpin Tertinggi Akhundzada.

Baca Juga: Kisah Mahasiswi Sendirian Melawan Taliban, Acungkan Poster Bertuliskan Iqra! Bacalah!

Ini bukan pertama kalinya perpecahan meletus di dalam tubuh Taliban terkait isu-isu termasuk hak-hak perempuan. The New York Times melaporkan sebelumnya pada tahun 2022 bahwa Mahdi Mujahid, seorang komandan Taliban Syiah memutuskan hubungan dengan kepemimpinan kelompok itu dan memimpin pemberontakan di kota asalnya, Balkhab di utara.

Itu mengakibatkan pertempuran sengit selama berminggu-minggu sampai Mujahid ditangkap saat melarikan diri ke Iran dan kemudian dibunuh.

Ketika Taliban mengambil alih Kabul pada tahun 2021, para pemimpin kelompok itu berusaha meyakinkan dunia bahwa mereka akan lebih menghormati hak-hak perempuan, termasuk memastikan mereka menerima pendidikan.

Tetapi Mullah Akhundzada pada awal tahun 2022 mengisyaratkan kembalinya aturan keras seperti saat Taliban memerintah Afghanistan pada 1990-an.

Di Afghanistan, beberapa laki-laki juga memprotes keputusan untuk melarang perempuan masuk universitas.

Beberapa organisasi bantuan, termasuk kelompok terbesar yang bekerja di negara itu, International Rescue Committee, menangguhkan operasi menyusul langkah untuk melarang mempekerjakan staf perempuan, yang berpotensi mengganggu bantuan kemanusiaan kepada jutaan orang selama bulan-bulan musim dingin yang keras.