Dewan Keamanan PBB Secara Bulat Kecam Taliban yang Melarang Perempuan Bekerja dan Dapat Pendidikan

NEW YORK, KOMPAS.TV - Dewan Keamanan PBB, Selasa(27/12/2022) secara bulat mengecam Taliban yang melarang perempuan mendapat pendidikan universitas dan bekerja untuk kemanusiaan di LSM bantuan kemanusiaan.

Seperti laporan Associated Press, Rabu, (28/12), menyebutkan Dewan Keamanan PBB telah menyerukan partisipasi penuh, setara dan bermakna dari perempuan dan anak perempuan di Afghanistan, serta mengecam larangan yang diberlakukan Taliban pada perempuan mendapat pendidikan universitas atau bekerja untuk kelompok bantuan kemanusiaan.

Dewan Keamanan PBB dalam pernyataan resminya "menegaskan kembali keprihatinannya yang mendalam atas penangguhan sekolah (bagi anak perempuan) di atas kelas enam, dan seruannya untuk partisipasi perempuan dan anak perempuan yang penuh, setara, dan bermakna. di Afghanistan."

Dalam sebuah pernyataan yang disepakati melalui konsensus, dewan beranggotakan 15 negara itu mengatakan larangan perempuan dan anak perempuan menghadiri sekolah menengah dan universitas di Afghanistan merupakan pengikisan yang makin parah dalam menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan di Twitter hari Selasa bahwa pembatasan itu adalah pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat dibenarkan dan harus dicabut.

“Tindakan untuk mengecualikan dan membungkam perempuan dan anak perempuan terus menyebabkan penderitaan luar biasa dan kemunduran besar bagi potensi rakyat Afghanistan, " tambah Gutteres. 

Baca Juga: Kisah Mahasiswi Sendirian Melawan Taliban, Acungkan Poster Bertuliskan Iqra! Bacalah!

Larangan bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan tingkat universitas diberlakukan saat Dewan Keamanan di New York bertemu di Afghanistan minggu lalu.

Anak perempuan juga dilarang dari sekolah menengah sejak Maret.

Dewan Keamanan PBB mengatakan larangan terhadap pekerja kemanusiaan perempuan, yang diumumkan pada hari Sabtu, "akan berdampak seketika dan signifikan untuk operasi kemanusiaan di negara itu," termasuk yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB.

“Pembatasan ini bertentangan dengan komitmen yang dibuat oleh Taliban kepada rakyat Afghanistan serta harapan masyarakat internasional,” kata Dewan Keamanan PBB, yang juga menyatakan dukungan penuh untuk misi politik PBB di Afghanistan, yang dikenal sebagai UNAMA.

Empat kelompok bantuan global utama, yang upaya kemanusiaannya menjangkau jutaan warga Afghanistan, pada hari Minggu (25/12/2022) mengatakan mereka menghentikan operasi kemanusiaan di Afghanistan karena mereka tidak dapat menjalankan program mereka tanpa staf perempuan.

Kepala bantuan PBB Martin Griffiths mengatakan kepada Dewan Keamanan pekan lalu bahwa 97 persen warga Afghanistan hidup dalam kemiskinan, dua pertiga penduduk membutuhkan bantuan untuk bertahan hidup, 20 juta orang menghadapi kelaparan akut dan 1,1 juta gadis remaja dilarang sekolah.

Taliban merebut kekuasaan pada Agustus tahun lalu.

Mereka sebagian besar melarang pendidikan anak perempuan ketika terakhir berkuasa dua dekade lalu, tetapi mengatakan kebijakan mereka telah berubah.

Pemerintahan yang dipimpin Taliban hingga saat ini belum diakui secara internasional.