HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV klik360 cerita indonesia

Benarkah Jokowi Punya "Privilege" untuk Tak Nyalakan Lampu Motor saat Berkendara?

Selasa, 14 Januari 2020 | 15:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin berdalih bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki keistimewaan atau privilege untuk tidak menyalakan lampu kendaraan bermotor yang ditumpanginya ketika berkendara.

Hal itu diungkapkan oleh Ali Mochtar Ngabalin dalam menanggapi adanya gugatan terkait Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) ke Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga: Inilah 4 Anggota Keluarga Jokowi yang Berniat Maju Pilkada 2020

Sebelumnya, gugatan itu dilayangkan dua mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI), Eliadi dan Ruben, yang tidak terima lantaran ditilang polisi karena tidak menyalakan lampu motor yang ditungganginya pada siang hari.

Dilansir dari Kompas.com, menurut Ali Mochtar Ngabalin, privilege yang dimiliki Jokowi tersebut telah diatur di dalam UU LLAJ.

"Semua UU yang dibuat itu ada pengecualian. Coba lihat Pasal 134 dan Pasal 135," kata Ngabalin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (12/1/2020).

Baca Juga: Fadli Zon Komentari Jokowi ke Natuna, Ngabalin: Pakai Otak yang Sehat!

Benarkah pernyataan Ngabalin soal privilege di Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan?

Dilansir dari Kompas.com, pada pasal tersebut tidak ada satu pun kalimat yang memberikan privilege kepada Presiden untuk tidak menyalakan lampu kendaraan bermotor.

Ada pun dalam pasal yang dimaksud Ngabalin, Presiden dan rombongan serta kendaraan yang dikecualikan, hanya diberikan privilege untuk menerobos lampu pengatur lalu lintas.

Baca Juga: [FULL] Ketika Presiden Jokowi Kritik Keras Uni Eropa Soal Sawit

Secara lengkap, pasal yang disebut Ngabalin merupakan bagian dari Paragraf 1 dan 2 Bagian Kedelapan terkait hak utama pengguna jalan untuk kelancaran. Paragraf pertama mengatur tentang pengguna jalan yang memperoleh hak utama, sedangkan paragraf kedua mengatur tata cara pengaturan kelancaran.

Pasal 134 yang diklaim Ngabalin merupakan bagian dari paragraf pertama terdiri atas tujuh huruf. Di sana diterangkan, pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan adalah sebagai berikut:

a) Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;

b) Ambulans yang mengangkut orang sakit;

c) Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;

d) Kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia;

e) Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;

f) Iring-iringan pengantar jenazah; dan

g) Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Baca Juga: Harga Gas Mahal, Jokowi: Saya Mau Ngomong Kasar, tapi Enggak Jadi...

Adapun di dalam Pasal 135 yang mengatur tata cara pengaturan kendaraan terdiri atas tiga ayat.

Ayat (1): "Kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene."

Ayat (2): "Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pengamanan jika mengetahui adanya Pengguna Jalan sebagaimana pada ayat (1)”.

Ayat terakhir berbunyi “Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dan Rambu Lalu Lintas tidak berlaku bagi kendaraan yang mendapatkan hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134".

#Jokowi #MotorJokowi 

Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di www.kompas.tv/live. Supaya tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube Kompas TV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi kalau ada video baru.

Media sosial Kompas TV : Facebook Instagram Twitter LINE

BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
03:26
INTER MILAN DITAHAN IMBANG 1-1 SAAT MENJAMU CAGLIARI DALAM LAGA LANJUTAN LIGA ITALIA DI STADION GIUSEPPE MEAZZA   PEMILIHAN WAGUB DKI JAKARTA, RIZA PATRIA MENGAKU TIDAK ADA LOBI-LOBI KHUSUS KE DPRD   PERUM BULOG MENCATAT TELAH MENJUAL 250 TON BERAS PREMIUM HINGGA AKHIR 2019 LEWAT “E-COMMERCE”   KONTRAKTOR PT BAHANA PRIMA NUSANTARA TETAP LANJUTKAN REVITALISASI MONAS MESKI DPRD DKI JAKARTA MINTA DIHENTIKAN   MENKES TERAWAN AGUS PUTRANTO PASTIKAN TURIS TIONGKOK YANG MELAKUKAN PERJALANAN WISATA KE SULUT SEHAT   GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TOLAK KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT YANG AKAN MENGHAPUS TENAGA HONORER   PERMUDAH DISTRIBUSI LOGISTIK KE DAERAH TERDAMPAK BANJIR BANDANG DI SUKAJAYA, BOGOR, TNI BANGUN JEMBATAN DARURAT   KUTIP LAPORAN WHO, IDI: VIRUS KORONA BUKAN PENYEBAB TUNGGAL KEMATIAN   CEGAH PENYEBARAN VIRUS KORONA, PEMPROV PAPUA BARAT WAJIBKAN PEMERIKSAAN MEDIA BAGI TKA ASAL TIONGKOK   KEMENKES SEBUT PASIEN DI JAMBI DIDIAGNOSIS HANYA MENDERITA INFLUENZA   KEMENKES BANTAH ADA PASIEN DI JAMBI YANG DIISOLASI AKIBAT VIRUS KORONA SETELAH BERKUNJUNG KE TIONGKOK   DAMPAK VIRUS KORONA, PELARI LALU M ZOHRI BATAL IKUTI KEJUARAAN ASIA ATLETIK INDOOR ASIA 2020 DI HANGZHOU, TIONGKOK   TIONGKOK PERLUAS ISOLASI HINGGA KE BEIJING UNTUK MENCEGAH PENYEBARAN VIRUS KORONA   IDI: VIRUS KORONA MENULAR LEWAT BATUK HINGGA MAKANAN TERCEMAR AIR LIUR