Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Peternak Minta Kemenko Perekonomian Kawal Arahan Presiden Turunkan Harga Jagung

Jumat, 17 September 2021 | 18:49 WIB
peternak-minta-kemenko-perekonomian-kawal-arahan-presiden-turunkan-harga-jagung
Petani menjemur jagung di Desa Toabo, Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat (30/7/2021). (Sumber: Kompas.tv/Ant)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (DPP Pinsar) Indonesia mengirim surat kepada Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian agar turut mengawal imbauan Presiden Jokowi supaya harga jagung segera turun. Dengan demikian, beban peternak dalam menekan biaya pakan bisa tercapai dan usahanya dapat berlanjut.

Ketua Umum DPP Pinsar Indonesia Singgih Januratmoko menyampaikan, imbauan Presiden Jokowi kepada kementerian terkait merupakan angin segar bagi peternak mandiri karena dalam tiga tahun terakhir, industri peternakan terus mengalami gejolak.

Diketahui, harga jagung di tingkat peternak mencapai Rp6.000 per kg yang mengakibatkan naiknya biaya produksi, sedangkan harga telur dan daging di pasaran cenderung turun.

“Mulai dari harga jagung yang mahal, yang membuat biaya pakan naik, bibit ayam (DOC) yang mahal, dan harga ayam yang anjlok membuat peternak merugi,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Jumat (17/9/2021).

Di sisi lain, Singgih mengatakan, Presiden menyetujui impor jagung untuk menstabilkan harga jagung yang mahal. Oleh karena itu, pemerintah berencana untuk menggunakan skema Cadangan Stabilisasi Harga Pangan (CSHP), sebesar 30.000 ton sampai dengan Desember 2021 untuk membantu peternak mandiri UMKM.

Baca Juga: Jokowi Minta Harga Jagung Rp4.500 per Kg, Kemendag Langsung Siapkan Regulasi Subsidi Harga

Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga menyetujui adanya Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) sebagaimana beras untuk menjaga kestabilan harga di pasaran.

“Oleh karena itu kami memohon Kemenko Perekonomian mengawal imbauan Presiden Jokowi tersebut,” katanya.

DPP Pinsar juga meminta pemerintah untuk menyelamatkan para peternak ayam petelur dan pedaging dengan cara memasukkan ayam dan telur ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial.

Dengan demikian, telur dan daging ayam terserap dan peternak rakyat tidak merugi. Terkait hal ini, Presiden Jokowi telah menyetujui usulan tersebut.

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Vyara Lestari

Sumber : Kompas TV/Antara


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
00:38
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19