Kompas TV nasional hukum

ICW: Polisi yang Berwenang Usut Kasus Lili Pintauli

Sabtu, 11 September 2021 | 16:57 WIB
icw-polisi-yang-berwenang-usut-kasus-lili-pintauli
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana di kantor ICW, Jakarta Selatan. (Sumber: Kompas.com/Fitria Chusna Farisa )

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana | Editor : Hariyanto Kurniawan

JAKARTA, KOMPAS.TV – Kepolisian merupakan pihak yang berwenang untuk mengusut dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar.

Penjelasan itu disampaikan oleh Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana, melalui keterangan tertulis, Jumat (11/9/2021).

Pernyataan Kurnia tersebut sekaligus sebagai tanggapan atas rencana Dirtipidum Bareskrim Polri yang berencana melimpahkan dokumen dugaan pelanggaran hukum Komisioner KPK Lili Pintauli Siregar ke KPK.

Menurut Kurnia, penting untuk diketahui oleh Dirtipidum Bareskrim Polri, bahwa KPK hanya diperkenankan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atas dugaan tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU Tipikor.

Baca Juga: ICW: Kami Berharap Kepolisian Segera Tetapkan Lili Pintauli Siregar Sebagai Tersangka

“Sedangkan, pelaporan ICW tidak berkaitan dengan UU Tipikor, melainkan pelanggaran UU KPK,” tulisnya.

Terkait hal tersebut, ICW juga memberi saran pada Kapolri, Jendral Listyo Sigit Prabowo, agar jajarannya, khususnya Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, membaca secara cermat tugas dan kewenangan KPK sebagaimana diatur dalam UU 30/2002 dan UU 19/2019.

“Kepolisian adalah institusi yang punya kewenangan untuk mengusut dugaan pelanggaran tersebut.”

Terlebih ada aturan yang melarang Komisioner KPK berhubungan langsung dengan pihak yang sedang berperkara di KPK. Hal itu diatur dalam Pasal 36 angka 1 jo Pasal 65 UU KPK.

Aturan semacam itu, lanjut Kurnia, seharusnya dipahami oleh para penegak hukum. “Terlebih pada level Dirtipidum Bareskrim Polri,” lanjutnya.

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
22:06
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19