Kompas TV bisnis kebijakan

Bantuan Subsidi Upah Dinilai Minim, Indef Soroti Nasib Pekerja Tak Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan

Selasa, 27 Juli 2021 | 07:44 WIB
bantuan-subsidi-upah-dinilai-minim-indef-soroti-nasib-pekerja-tak-terdaftar-bpjs-ketenagakerjaan
Ilustrasi uang bantuan subsidi upah (BSU) (Sumber: Kompas.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Program bantuan subsidi upah (BSU) yang menyasar 8,8 juta pekerja formal dinilai masih sangat minim. Pasalnya, BSU tersebut hanya diberikan kepada pekerja sektor formal yang perusahaannya mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan.

Padahal jika dilihat masih banyak juga pekerja di sektor formal yang perusahaannya tidak mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan.

Persoalan tersebut dikemukakan oleh Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov dalam acara diskusi publik bertajuk “PPKM: Gonta Ganti Strategi Ekonomi Kian Tak Pasti” secara daring, Senin (26/7/2021).

Menurutnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) perlu terbuka terkait angka persentase perusahaan-perusahaan yang tidak mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan.

“Program stimulus pemerintah yang salah satunya BSU ini bagus dan kita dukung, tapi perlu dilihat juga nasib pekerja di perusahaan yang tidak mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Bagaimana pemerintah mengintervensi memberikan bantuan kepada mereka,” ujar Abra.

Baca Juga: Indef: PPKM Harus Tetap Dijalankan sampai Kasus Covid-19 Melandai

Selain itu, perhatian pemerintah terhadap pekerja di sektor-sektor informal juga belum maksimal. Seperti misalnya, pemerintah memberikan bantuan dengan program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan kartu prakerja, tetapi bantuan tersebut dirasa sangat lemah secara kecepatan dan mekanisme untuk mendapatkannya

Ketimpangan bantuan

Di sisi lain, Abra menilai, masyarakat belum banyak yang menydari bahwa program BSU ini  ternyata hanya diberikan kepada pekerja di daerah-daerah dengan PPKM level 4. Artinya, tidak semua perkerja di seluruh daerah  mendapatkan BSU tersebut.

Untuk itu, sosialisasi dari pemerintah harus lebih masif, termasuk bagaimana bantuan untuk masyarakat yang bekerja di sektor non-esensial maupun yang PHK.  

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
00:08
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19