Kompas TV bisnis kebijakan

Organisasi Pekerja Minta Skema Bantuan Subsidi Upah Perlu Dibenahi agar Tepat Sasaran

Kamis, 22 Juli 2021 | 10:58 WIB
organisasi-pekerja-minta-skema-bantuan-subsidi-upah-perlu-dibenahi-agar-tepat-sasaran
Ilustrasi gaji, upah, rupiah, uang (Sumber: Shutterstock)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar menyambut baik rencana pemerintah menggulirkan kembali program bantuan subsidi upah (BSU).

Menurut Timboel­­, bantuan tersebut sangat dibutuhkan kelompok pekerja yang dirumahkan, tidak diupah, atau dipangkas upahnya. Namun, agar tidak mengulangi persoalan tahun lalu, skema penyaluran bantuan subsidi perlu dibenahi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. 

Sebelumnya, pemerintah akhirnya menggulirkan kembali program bantuan subsidi upah bagi pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. Langkah tersebut diambil setelah mendapat masukan dari pengusaha dan buruh berulang kali.

Timboel menerangkan, skema dan mekanisme penyalurannya perlu dibenahi agar tepat sasaran dan berkeadilan bagi pekerja yang memang terdampak. Ia menyarankan, ada tiga metode pendataan dan penyaluran yang dapat diambil. 

Baca Juga: Pemerintah akan Beri Bantuan Subsidi Upah untuk Pekerja Senilai Rp1 Juta

Pertama, pendataan penerima BSU tetap menggunakan data peserta BP Jamsostek seperti tahun lalu. Tapi, data dikerucutkan pada peserta yang non-aktif. Sebab, logikanya, peserta yang iurannya aktif dibayar masih mendapat upah rutin dari perusahaan. 

Kedua, pendataan secara langsung ke perusahan dan pusat ekonomi di wilayah terdampak PPKM darurat. Tidak hanya ke pabrik atau perkantoran, tetapi juga ke mal-mal, pemilik toko/tenant, warung, yang tutup karena PPKM darurat. 

”Mereka kemungkinan besar pekerja harian yang tidak mendapat upah dan tidak terdaftar di BP Jamsostek. Pendataan langsung ini penting agar selain tepat sasaran, penyalurannya juga berkeadilan, dari pekerja formal sampai informal,” tutur Timboel, dikutip dari laman Kompas.id (21/7/2021).

Ketiga, pendataan secara terbuka kepada publik. Pekerja yang terdampak dapat mengajukan diri sebagai penerima jika perusahaannya tidak mendaftarkan.

”Nanti dinas ketenagakerjaan yang periksa, kalau terkonfirmasi mereka karyawan yang dirumahkan tanpa upah, mereka bisa mendapat bantuan,” ujarnya. 

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV/Kompas.id




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
11:00
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19