Kompas TV bisnis kebijakan

Indef: PPKM Harus Tetap Dijalankan sampai Kasus Covid-19 Melandai

Senin, 26 Juli 2021 | 18:23 WIB
indef-ppkm-harus-tetap-dijalankan-sampai-kasus-covid-19-melandai
Dinas Perhubungan bersama dengan Polres Bantul menutup simpang empat Jalan Parangtritis dan Imogiri Barat saat penerapan PPKM darurat. (Sumber: istimewa)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dinilai harus dilanjutkan karena pemulihan kesehatan masyarakat menjadi prioritas. Hal itu dikemukakan oleh Direktur Program Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti.

"Panglima perang pandemi saat ini sebenarnya adalah sektor kesehatan, bukan ekonomi," kata Esther dalam diskusi daring bertajuk "PPKM: Gonta Ganti Strategi Ekonomi Kian Tak Pasti”, Senin (26/7/2021).

Kendati demikian, ia menjelaskan bahwa bukan berarti sektor ekonomi tidak penting, hanya saja saat ini ekonomi bukan merupakan sektor yang harus diutamakan di tengah peningkatan kasus pandemi seperti saat ini.

Lebih lanjut, Esther mengatakan, sisi ekonomi memang penting, tapi kalau mengutamakan ekonomi dengan banyak korban berjatuhan akan percuma. Jika begitu, seberapa pun banyaknya dana dan energi yang dikeluarkan akan mubazir.

Baca Juga: Presiden Jokowi Keluhkan Banyak Data Tumpang Tindih, INDEF: Sistem Birokrasi Harus Direformasi

Jumlah kasus Covid-19 di Tanah Air saat ini telah mencapai 3,17 juta, relatif lebih banyak dibandingkan beberapa negara di ASEAN seperti Filipina, Malaysia, Thailand, Myanmar, Vietnam, dan Singapura.

Oleh karena itu, PPKM harus tetap dijalankan sampai kasus Covid-19 di dalam negeri bisa melandai kembali.

Esther mencontohkan, Tiongkok yang menutup dengan ketat negaranya saat pandemi melonjak signifikan. Pertumbuhan ekonomi negara tersebut pun turun hingga 6,8 persen pada triwulan I-2021.

Namun, setelah kasus Covid-19nya melandai karena adanya penutupan ketat dibarengi percepatan vaksinasi serta tracing dan testing secara maksimal, pertumbuhan ekonominya berhasil tumbuh perlahan.

"Jadi pemerintah jangan takut untuk melakukan PPKM ini," tegas Esther.

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
16:22
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19