Perludem Minta KPU Terbuka Masalah Logistik Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.TV- Anggota Dewan Pembina PERLUDEM Titi Anggraini meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk terbuka soal masalah logistik Pemilu 2024. Agar pelaksanaan Pemilu serentak 2024 dapat berjalan lebih baik daripada Pemilu 2019.

Hal tersebut disampaikan Titi Anggraini dalam Sapa Indonesia Pagi KOMPAS TV, Rabu (10/1/2024).

“Saya kira KPU punya tantangan tersendiri, harus disampaikan secara terbuka kepada publik soal bagaimana perkembangan logistik, problemnya apa,” ucap Titi.

“Karena kalau kita baca undang-undang Pemilu kita, itu ada bahkan disebutkan salah satu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah adalah membantu kelancaran distribusi logistik.”

Meski, kata Titi, tantangan KPU untuk mempersiapkan logistik Pemilu kali ini jauh lebih besar ketimbang karena pendeknya waktu dan beban kerja. Pemilu 2024, Titi menuturkan setidaknya ada kenaikkan 12 juta angka calon pemilih di Pilpres 2024.

Baca Juga: Jokowi Jawab Anies yang Heran Presiden Komentari Debat Capres: Saya Berbicara untuk Ketiga Calon

“Dari sisi durasi dan juga besaran yang dikelola logistik Pemilu kita memang di 2024 itu jauh lebih berat harus diakui. Yang pertama karena ada penambahan jumlah pemilih dan jumlah TPS yang otomatis menambah rentang dan juga beban kerja serta besaran dari logistik yang dikelola,” ucap Titi.

“Kalau dulu 2019 di era Pak Arief Budiman itu ada 192 juta pemilih sekarang 204 juta pemilih berarti bertambah 12 juta. TPS nya pun bertambah 10.000 TPS menjadi 823.220 TPS dengan durasi pengadaan logistik pemilu yang jauh lebih pendek.”

Selain itu, Titi menuturkan di pemilu sebelumnya untuk pengadaan dan distribusi kurang lebih waktunya 6 bulan lebih. Sementara di Pemilu 2024 waktunya hanya kurang dari 3 bulan karena pengadaan logistik itu kan bergantung daftar calon tetap.

“Daftar calon tetap kita yang sekarang ini waktunya mepet sekali, kurang lebih 3 bulan dari waktu pemungutan suara, otomatis itu lah waktu yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum,” jelas Titi.

Baca Juga: Gibran Minta TKN Tidak Terbuai Hasil Survei: Tetap Kerja Keras Konsolidasi ke Akar Rumput

“Dan kalau kita bisa belajar dari pemilu-pemilu terdahulu bentang alam Indonesia itu dengan pemilu manual yang masih kita lakukan, artinya kita harus mendistribusikan miliaran ya karena 204 juta kali 5 surat suara, artinya kurang lebih 1,2 miliar lembar yang harus distribusikan.”

Menurut Titi soal kendala dalam logistik sesungguhnya bukan hal baru karena pada pemilu tahun 1955 yang berlangsung sederhana sudah terjadi.

“Kalau kita berkaca dari pemilu sebelumnya, tahun 1955 saja, 1955 itu kan jauh lebih sederhana ya sistem pemilu nya juga masih tertutup. Itu kita sudah mengalami yang namanya keterlambatan distribusi logistic, akibat gangguan cuaca, lalu kemudian masalah pengamanan, keterlambatan transportasi,” jelas Titi.

“Apalagi kemudian dengan pemilu yang butuh surat suara sangat banyak karena kita Pemilu serentak, termasuk juga durasi waktu yang pendek.”

Baca Juga: Prabowo Sindir Ada Manusia Muka Tebal: Kita Beri Dukungan Tapi Balasnya Dengan Kedengkian

Namun, Titi lebih lanjut menuturkan sepatutnya Pemilu 2024 jauh lebih baik daripada 2019. Sebab, lanjut Titi, pelaksanaan pemilu secara serentak bukan kali pertama dilakukan.

“Pada pemilu 2019 itu ada sekitar, dalam catatan yang kami rangkum ya, Ada 3.000 TPS yang surat suaranya tertukar lalu ada 2000-an TPS yang surat suaranya tidak bisa sampai tepat waktu, itu karena banyak faktor. Itu di 2019 Pemilu serentak pertama kita, jadi bebannya memang berlipat-lipat dibandingkan 2014 yang pemilu legislatif mendahului dari pada Pemilu presiden,” jelas Titi.

“Jadi ada distribusi beban lah ya apalagi sekarang Saya kira dengan pertimbangan waktu yang pendek beban kerja yang jauh lebih besar.”