Update Kasus Transaksi Mencurigakan Rp189 T di Kemenkeu, Mahfud: Kemungkinan Ada Tindak Pidana

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan perkembangan kasus transaksi mencurigakan senilai Rp189 triliun terkait ekspor emas yang melibatkan instansi di Kementerian Keuangan.

Mahfud menegaskan bahwa kasus transaksi mencurigakan tersebut hingga kini masih belum tuntas. Hal tersebut berdasarkan laporan terbaru Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pusat Pelaporan dan Anilisis Transaksi Keuangan (PPATK). 

"Laporan yang terakhir dari PPATK, dari Satgas (TPPU) dalam rapat tiga hari yang lalu di Kantor PPATK, Rp189 triliun yang diributkan itu, kalau versi Bea Cukai dan Perpajakan katanya sudah selesai, tidak ada masalah. Dalam rapat terakhir, (itu) diakui bermasalah dan belum tuntas," kata Mahfud MD saat jumpa pers di Kuala Lumpur, Malaysia, secara virtual, Kamis (8/6/2023).

Baca Juga: Mahfud MD: Silakan Dukung Capres Pilihan, Bawa Santai Bukan Bermusuhan

Mahfud yang merupakan Ketua Tim Pengarah Satgas TPPU memberi sinyal bahwa tim pemeriksa dari Satgas TPPU menemukan ada kemungkinan tindak pidana asal dalam kasus tersebut.

"Mungkin saja akan ditemukan tindak pidana asal, tetapi seumpama tidak ditemukan tindak pidana asal, perlu dihitung ulang secara administratif dari uang itu,” ucap Mahfud.

“Karena memang pecahan pidana asalnya sudah ada ketika kami lakukan penyiaran terhadap publik sebagai bagian dari keterbukaan.”

Sementara itu, Ketua Tim Pelaksana Satgas TPPU Sugeng Purnomo menyampaikan kasus transaksi Rp189 triliun itu saat ini masih ada di tahap penyelidikan.

"Untuk satu surat yang telah dilakukan tahap penyelidikan, dan ini belum selesai dilakukan, nilainya, transaksinya Rp189 triliun," kata Sugeng Purnomo.

Baca Juga: Soal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, Jokowi Masih Menunggu Kajian Mahfud MD

Terkait itu, Sugeng menyampaikan ada rencana membuat tim yang terdiri atas Satgas TPPU, Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, dan aparat penegak hukum manakala proses penyelidikan nanti mengarah pada adanya indikasi tindak pidana asal.

"Kawan-kawan kami dari Direktorat Jenderal Bea Cukai meminta dukungan dari satgas ini apabila ternyata dalam pendalaman ditemukan adanya tindak pidana asal, yang bukan menjadi kewenangan kawan-kawan Bea Cukai melakukan penyidikan. Nah ini yang menjadi pertanyaan dan memintakan dukungan," ujarnya.

"Tentu, kami akan memberikan supporting (dukungan) kalau misalnya ada kesulitan maka kami akan mempertimbangkan untuk dibentuk tim bersama-sama apabila ditemukan tindak pidana asal bukan kewenangan teman-teman Bea Cukai, lembaga yang punya kewenangan itu bisa langsung mengambil over (alih).”

Seperti diketahui, transaksi mencurigakan Rp189 triliun merupakan bagian dari temuan transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan sebagaimana laporan PPATK sejak 2009 sampai dengan 2023.

Terkait temuan itu, Menko Polhukam RI pada bulan lalu membentuk Satgas TPPU untuk mengusut transaksi janggal tersebut.

Baca Juga: Tiga Berita Demokrat: AHY Masuk Bursa Bacawapres Ganjar, Pesan Mahfud MD dan Ancaman Andi Arief

Terkait transaksi Rp189 triliun, Mahfud MD pernah menyampaikan itu saat rapat dengan Komisi III DPR RI pada 29 Maret 2023. Transaksi itu terkait dengan eksportasi emas yang melibatkan salah satu perusahaan swasta.

Langkah hukum sebetulnya telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan terkait kasus itu pada periode 2016-2017. 

Namun, putusan majelis hakim sampai tingkat PK pada 2019 memutuskan tidak ada unsur pidana dalam kasus tersebut.