Soal Jokowi Cawe-cawe di Pilpres 2024, Jimly Asshiddique: Tidak Ada Larangan secara Hukum, tapi....

Sebelumnya, Kompas.TV memberitakan, Presiden Jokowi menyatakan tetap akan cawe-cawe pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Namun, dia menyebut, cawe-cawe atau mencampuri urusan kontestasi politik ini dalam arti yang positif dan tentu dalam koridor aturan.

"Tolong dipahami, ini demi kepentingan nasional, memilih pemimpin pada 2024 sangat krusial penting sekali, harus tepat dan benar,” kata Jokowi saat bertemu dengan para pemimpin redaksi media massa nasional di Istana, Jakarta, Senin (29/5) sore.

Jokowi menjelaskan, pemilihan presiden dan wakil presiden 2024-2029 menjadi krusial karena Indonesia membutuhkan pemimpin yang bisa menjadikan negara maju pada 2030.

Oleh karena itu, kebijakan dan strategi kepemimpinan berikutnya akan menjadi penentu Indonesia untuk menjadi negara maju atau tidak.

"Karena itu saya cawe-cawe. Saya tidak akan netral karena ini kepentingan nasional," katanya.

"Kesempatan kita hanya ada 13 tahun ke depan. Begitu kita keliru memilih pemimpin yang tepat untuk 13 tahun ke depan, hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan, terkait pernyataan PresidenJokowi soal cawe-cawe tersebut.

Pramono menegaskan, cawe-cawe yang disampaikan Jokowi bukan untuk mempengaruhi hasil Pemilu 2024 maupun endorse atau mendukung bakal calon presiden atau bacapres tertentu.

"Cawe-cawe itu menciptakan pemilunya itu berlangsung dengan baik," tegas Pramono, Selasa (30/5).

Lebih lanjut, politikus PDI-P itu mengaku tak menampik jika Presiden ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis di pemerintahannya, termasuk terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Dan apa yang menjadi keinginan beliau untuk hilirisasi tetap berlanjut, kemudian IKN bisa dilanjutkan dengan baiik," ujarnya.

Baca Juga: Soal Cawe-Cawe Jokowi Jelang Pilpres 2024, Pengamat: Ada Unsur Politik Praktis yang Kuat