Jokowi Khawatir Disalahkan jika Ada Parpol Gagal Koalisi, Demokrat: Istana Seharusnya Netral

JAKARTA, KOMPAS TV - Wasekjen DPP Partai Demokrat Renanda Bachtar mengatakan, posisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyongsong agenda Pilpres 2024, harus netral. 

Oleh sebab itu, kata dia, kepala negara tak perlu takut disalahkan bila nantinya ada koalisi partai politik (parpol) yang gagal terbentuk. 

"Tak perlu Istana takut disalahkan, kecuali memang Istana merasa mencoba ikut-ikutan dalam mendorong atau menjegal koalisi atau capres-cawapres tertentu," kata Renanda kepada wartawan, Kamis (22/12/2022). 

Baca Juga: Jokowi Ungkap Kerap Dikambinghitamkan: Parpol Gagal Koalisi, Istana Lagi yang Dituduh

"Tuduhan ini pun muncul bisa jadi, dikarenakan Presiden Jokowi yang seharusnya netral dan steril dalam urusan Pemilu malah sibuk memberikan endorsement kepada sejumlah tokoh yang diketahui akan maju sebagai capres," ujarnya. 

Menurut dia, ini sulit untuk tidak dianggap sebagai sebuah intervensi. Sebab, keadaan seperti ini tidak pernah dilakukan presiden-presiden sebelumnya, termasuk Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di akhir periodenya.

"Istana lebih baik fokus perbaiki ekonomi saja. Perbaiki nasib rakyat banyak yang susah." 

"Banyak rakyat jadi miskin, atau tambah miskin, karena pandemi, dan belum bisa pulih sampai dengan sekarang. Banyak jadi pengangguran sejak pandemi, dan masih menganggur sampai sekarang," ujarnya. 

Ia menjelaskan, belajar dari era SBY, seharusnya Jokowi fokus mengurus nasib rakyat, perbaiki ekonomi, entaskan kemiskinan, turunkan angka pengangguran. 

"Makanya di era SBY kemiskinan bisa turun 5,7 persen poin selama 10 tahun. Sedangkan di era Jokowi ini baru mampu menurunkan 1,04 persen poin di lima tahun pertama. Sedangkan ketika pandemi Covid, malah melonjak kembali," ujarnya. 

Ia menambahkan, masih ada waktu kurang lebih satu tahun setengah lagi bagi Jokowi dan jajaran Kabinet Indonesia Maju untuk fokus bekerja, bukan sibuk memikirkan cara melanggengkan kekuasaan.

"Kemiskinan bisa turun, meski tidak bakal mampu menyamai prestasi SBY. Pengangguran pun bisa berkurang. Setidaknya, ada legacy positif yang ditinggalkan pemerintahan ini di bidang ekonomi untuk pemerintahan selanjutnya yang benar-benar dirasakan rakyat manfaatnya," ujarnya. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku kerap dijadikan kambing hitam dalam urusan politik, tak terkecuali pada tahapan Pemilu 2024. 

Kepala Negara pun mengaku mulai hawatir jika ada partai politik (parpol) yang nantinya gagal melakukan koalisi. Pasalnya, Jokowi menilai, Istana yang akan menjadi sasaran untuk disalahkan. 

Pernyataan ini disampaikan Jokowi dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-16 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (21/12/2022).

"Yang saya takutkan nanti kalau yang ada gagal koalisi, karena nanti yang dituduh Istana lagi," kata Jokowi. 

"Padahal, kita kan tidak mengerti koalisi antarpartai, ketua partai yang ketemu," ucapnya. 

Baca Juga: OSO akan Diskusi dengan Jokowi soal Capres yang Didukung Hanura pada Pilpres 2024

Jokowi menuturkan, tidak heran pihak Istana selalu jadi kambing hitam pada proses politik. Lantaran, hal itu disebutnya menjadi cara paling sederhana dan mudah. 

"Tapi paling enak mengambinghitamkan menuduh Presiden, menuduh Istana, menuduh Jokowi. Paling mudah dan paling enak," ujar Jokowi menyindir.