BEM UI Curiga Luhut Tidak Mau Buka 'Big Data' karena Pesanan Presiden Jokowi

Sebab, sedari awal Presiden Jokowi sudah menengaskan tidak ada visi dan misi menteri atau kementerian yang ada visi misi presiden-wakil presiden.

Menurut BEM UI, jika hal tersebut bukan visi misi dari presiden-wakil presiden maka, Presiden Jokowi harus mengambil sikap tegas mendisiplinkan menteri yang mengeluarkan pernyataan bersifat pribadi.

Baca Juga: Politikus PDIP Minta Luhut Mundur dari Jabatan, Hentikan Perilaku Rakus dan Serakah

"Tidak ada menteri yang mengeluarkan prenyataan tanpa sepengetahuan presiden, di awal pemerintahan menyatkaan tidak ada visi menteri, yang ada visi presiden. Sehingga seharusnya Presiden Jokowi mampu menertibkan dan menteri bertanggungung jawab atas pendapat yang diucapkan," ujar Melki. 

Sebelumnya seperti diberitakan KOMPAS.TV, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan hadir di UI, Depok untuk memenuhi undangan Rektor UI Ari Kuncoro.

Luhut diminta untuk mengisi kuliah umum di kampus tersebut.

Namun, kehadiran Luhut kampus UI Depok disambut demo BEM UI. Mahasiswa yang tergabung dalam massa aksi menyatakan penolakan terhadap wacana penundaan Pemilu 2024 ataupun perpanjangan masa jabatan presiden.

Luhut sempat menemui dan menjawab pertanyaan yang diminta mahasiswa. Salah satunya soal membuka 'big data' penundaan pemilu. 

Baca Juga: Pengamat: Publik Tunggu Jokowi Reshuffle Menteri yang Ngotot Tunda Pemilu dan Jabatan 3 Periode

Luhut menjawab dengan menjelaskan Presiden Joko Widodo telah menolak wacana itu. Ia mengatakan Jokowi telah memutuskan pemilu digelar 14 Februari 2024.

Menko Luhut juga menolak membuka data penundaan pemilu, lantaran dirinya punya hak untuk tidak melakukannya.

"Saya juga punya hak, tetapi saya memberi tahu (ada masyarakat yang ingin menunda pemilu)," ujar Luhut saat menemui demo BEM UI.