BEM UI Curiga Luhut Tidak Mau Buka 'Big Data' karena Pesanan Presiden Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menyayangkan sikap Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang tidak mau membuka 'big data' soal penundaan pemilu.

Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI Melki Sedek Huang menilai, alasan Luhut yang memiliki hak untuk tidak membuka 'big data' penundaan pemilu bertentangan dengan jabatannya sebagai pejabat publik.

Menurut BEM UI, sebagai pejabat publik, Menko Luhut wajib menjawab berbagai kegelisahan yang timbul di masyarakat dan menghadirkan yang sebenarnya.

Baca Juga: BEM UI Tuntut Paparan Soal 'Big Data', Luhut Binsar Pandjaitan: Kalau Saya Gak Sepakat Boleh Kan?

Terlebih Menko Luhut telah mengeluarkan pernyataan yang berkonsekuensi besar terhadap masyarakat Indonesia. 

"Kami bagian dari masyarakat Indonesia berhak meminta Pak Luhut membuka 'big data' tersebut agar kami tahu ini bukan hoax, tipuan atau sekadar lip service, dan apakah benar dapat menjadi dasar yang sah atau tidak," ujar Melki di program Kompas Petang, Selasa (12/4/2022).

"Karena setahu kami berbagai survei beredar menyatakan kalau masyarakat Indonesia menginginkan Presiden Jokowi tetap tepat waktu," imbuhnya. 

Melki menambahkan, BEM UI malah mencurigai bahwa 'big data' yang dilontarkan Menko Luhut merupakan kepentingan pribadi dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Baca Juga: Mahasiswa Minta Luhut Bertanggung Jawab soal 'Big Data' Pemilu 2024

Hal ini jugalah yang mendasari Menko Luhut tidak mau membuka 'big data' penundaan pemilu yang dinyatakan ke publik. 

Sebab, sedari awal Presiden Jokowi sudah menengaskan tidak ada visi dan misi menteri atau kementerian yang ada visi misi presiden-wakil presiden.

Menurut BEM UI, jika hal tersebut bukan visi misi dari presiden-wakil presiden maka, Presiden Jokowi harus mengambil sikap tegas mendisiplinkan menteri yang mengeluarkan pernyataan bersifat pribadi.

Baca Juga: Politikus PDIP Minta Luhut Mundur dari Jabatan, Hentikan Perilaku Rakus dan Serakah

"Tidak ada menteri yang mengeluarkan prenyataan tanpa sepengetahuan presiden, di awal pemerintahan menyatkaan tidak ada visi menteri, yang ada visi presiden. Sehingga seharusnya Presiden Jokowi mampu menertibkan dan menteri bertanggungung jawab atas pendapat yang diucapkan," ujar Melki. 

Sebelumnya seperti diberitakan KOMPAS.TV, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan hadir di UI, Depok untuk memenuhi undangan Rektor UI Ari Kuncoro.

Luhut diminta untuk mengisi kuliah umum di kampus tersebut.

Namun, kehadiran Luhut kampus UI Depok disambut demo BEM UI. Mahasiswa yang tergabung dalam massa aksi menyatakan penolakan terhadap wacana penundaan Pemilu 2024 ataupun perpanjangan masa jabatan presiden.

Luhut sempat menemui dan menjawab pertanyaan yang diminta mahasiswa. Salah satunya soal membuka 'big data' penundaan pemilu. 

Baca Juga: Pengamat: Publik Tunggu Jokowi Reshuffle Menteri yang Ngotot Tunda Pemilu dan Jabatan 3 Periode

Luhut menjawab dengan menjelaskan Presiden Joko Widodo telah menolak wacana itu. Ia mengatakan Jokowi telah memutuskan pemilu digelar 14 Februari 2024.

Menko Luhut juga menolak membuka data penundaan pemilu, lantaran dirinya punya hak untuk tidak melakukannya.

"Saya juga punya hak, tetapi saya memberi tahu (ada masyarakat yang ingin menunda pemilu)," ujar Luhut saat menemui demo BEM UI.