Pengamat: Publik Tunggu Jokowi Reshuffle Menteri yang Ngotot Tunda Pemilu dan Jabatan 3 Periode

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sikap Presiden Joko Widodo yang meminta menteri tidak lagi berbicara mengenai penundaan pemilu dinilai positif untuk menenangkan masyarkat. 

Namun, akan lebih baik lagi jika Presiden Jokowi memberikan sanksi pemecatan, jika ada menteri yang kembali membicarakan penundaan pemilu maupun perpanjangan jabatan presiden tiga periode.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menilai, ketegasan Presiden Jokowi untuk mengganti menteri yang berbicara penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan akan mendapat dukungan dari masyarakat. 

Baca Juga: Jokowi: Jangan Ada Lagi yang Suarakan Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Jabatan

Tak hanya itu, ketegasan reshuffle menteri yang membelot juga meyakinkan publik bahwa wacana penundaan pemilu dan jabatan presiden bukan datang dari diri Joko Widodo.

"Kalau itu dilakukan, publik akan berhenti mengkritik pemerintah soal ini, dan berhenti menyasarkan peluru ke Istana," ujar Adi saat dihubungi di program Kompas Petang KOMPAS TV, Rabu (6/4/2022).

Adi menambahkan, permintaan Presiden Jokowi kepada para menteri untuk tidak lagi berbicara penundaan pemilu di Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Selasa 5 April 2022, hanya sebatas sentilan.

Menurut Adi, Presiden bisa menggunakan tangan besi dengan mengancam menteri yang masih ngotot menggangkat wacana tersebut untuk diganti.

Baca Juga: Soal Jokowi 3 Periode, Tito Karnavian: Amendemen UUD 1945 Tidak Tabu, Bukan Kitab Suci

Dengan ketegasan tersebut, Jokowi sudah mengunci agar para menteri fokus menjalankan tugas yang diberikan dan tidak perlu lagi masuk ke politik pemilu maupun pilpres pada 2024 mendatang.

"Karena sifatnya sentilan, tidak teralu terasa. Makanya, yang diinginkan adalah pandangan keras presiden mengancam menteri yang ngeyel ngomong penundaan pemilu, perpanjangan jabatan, bisa di-reshuffle. Ini yang ditunggu oleh publik," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi menegaskan tidak boleh lagi ada menteri yang menyuarakan penundaan Pemilu 2024.