Biar Masalah Selesai, Pimpinan MPR Minta Menkeu Sri Mulyani untuk Duduk Bersama

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa menyisihkan waktu untuk menghadiri undangan rapat bersama MPR.

Menurut Fadel, hanya Sri Mulyani saja yang dapat menyelesaikan permasalahan anggaran di MPR. 

Jika kehadiran Menkeu kembali diwakilkan atau kembali tidak hadir, maka masalah anggaran MPR ini tidak akan pernah selesai.

Sebab, sambung Fadel, setiap Dirjen atau wakil menteri yang ikut rapat mengenai anggaran MPR selalu menjawab secara normatif dan tidak bisa memberi solusi lantaran kebijakan ada di tangan menteri.

Baca Juga: Wakil Ketua MPR Ingatkan Menkeu: MPR Sekarang Penanganannya Beda

"Kami hanya mohon ada waktu bicara dengan Menkeu. Setiap kami bicara dengan dirjen soal anggaran, hanya mengatakan 'tunggu kebijakan dari Menkeu, saya tidak bisa bikin apa-apa, mohon maaf, semua tunggu kebijakan Menkeu'," ujar Fadel di program Sapa Indonesia Malam KOMPAS TV, Rabu (1/12/2021).

Fadel menilai, selama ini MPR sudah meminta agar Menkeu bisa mengikuti rapat bersama terkait masalah anggaran yang membuat kinerja lembaga jadi terhambat. 

Namun, setiap undangan diberikan, Menkeu tidak dapat hadir. Hal ini membuat MPR merasa tidak dihargai dan Kemenkeu seakan acuh tak acuh. 

"Ketika kami ingin bicara ke Menkeu, kami atur tapi batal. Disampaikan, tidak dianggap. Ini yang membuat timbul perasaan yang tidak enak di pimpinan MPR," ujar Fadel.

Baca Juga: Pimpinan MPR Kesal dengan Sri Mulyani, Bamsoet: Diundang Rapat Tak Pernah Datang, Tak Menghargai

Fadel menambahkan, kehadiran Sri Mulyani dalam rapat dengan MPR bisa menjadi jalan tengah untuk memahami kondisi MPR saat ini yang berbeda dengan sebelumnya.

Jangan sampai, imbuhnya, karena Kemenkeu tidak memiliki hubungan kerja langsung dengan MPR, maka setiap undangan rapat, Menkeu memilih untuk absen dan diwakilkan.

"Kami minta Kemenkeu duduk bersama, kita bicarakan lagi supaya memahami keadaan. Kami mengikuti kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan sama-sama menyelenggarakan pemerintahan yang baik," ujar Fadel.

Janji duduk bersama 

Di kesempatan yang sama, Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengakui ada kesalahpahaman antara MPR dan Kemenkeu terkait absennya Menkeu Sri Mulyani dalam rapat dan pemotongan anggaran MPR.

Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Jawab Kritik Bamsoet soal Tidak Pernah Hadir Rapat dengan MPR

Yustinus juga menilai, solusi untuk meluruskan kesalahpahaman ini adalah dengan duduk bersama. Ia memastikan, permasalahan yang dilontarkan pimpinan MPR akan menjadi perhatian Kemenkeu.

"Kami rasa setelah ini, sesuai dengan mekanisme APBN, kita kembali duduk bersama untuk membicarakan mana yang menjadi prioritas, mana yang perlu didukung. Semoga ini juga menjernihkan publik, sehingga tidak perlu ada semacam perseteruan seolah-olah MPR dengan pemerintah," ujar Yustinus. 

Yustinus menambahkan, Kemenkeu tidak memiliki niat untuk merendahkan MPR. Alasan Menkeu tidak bisa hadir, yakni karena jadwal rapat MPR bersamaan dengan rapat internal dengan Presiden Jokowi serta rapat pembahasan anggaran tahun 2022 bersama Badan Anggaran DPR.

Mengenai pemotongan anggaran MPR, Yustinus memastikan, anggaran seluruh kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah, dipotong untuk penanganan pendemi Covid-19.

Baca Juga: Begini Penjelasan Kemenkeu soal Anggaran MPR yang Dipotong

"Kami semua harus terpaksa melakukan penghematan di sana-sini untuk memastikan rakyat menjadi prioritas. Kami juga memandang betul anggota MPR adalah anggota DPR dan DPD, di dua lembaga tersebut masing-masing sudah mendapat alokasi anggaran sesuai dengan APBN," ujar Yustinus.