Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Tahun 2021 Harus Jadi Evaluasi Pemerintah untuk Tahun Mendatang

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemberangkatan jemaah haji tahun 2021 resmi ditiadakan. Selain Indonesia tidak mendapat izin dari Arab Saudi,  juga karena mempertimbangkan kesehatan jemaah.

Hal tersebut disampaikan Menteri Agama Yaqut Colil Qoumas melalui keterangan persnya, Kamis (3/6/2021).

Menanggapi pembatalan tersebut, Ketua Serikat Penyelenggra Umrah dah Haji (SAPUHI) Syam Resfiadi, mengatakan batalnya haji tahun ini harus menjadi eavaluasi dan pembelajaran haji tahun mendatng.

Sebenarnya, sejak awal Syam menyatakan sebaiknya tahun ini ibadah haji ditiadakan.

Menurut dai, pelaksanan haji di kondisi pandemi seperti ini lumayan berat. Selain harus protokol kesehatan juga biaya yang pasti bertambah.

"Sebaiknya mungkin tidak ada," kata Syam kepada KOMPAS TV, Kamis (3/6/2021).

Jika pun haji ada, lanjutnya, pasti akan dilakukan pemotongan kuota. Kondisi itu yang kata Syam, justru akan menambah biaya dan potensi kerugian bagi penydia jasa umrah dan haji.

"Misal pada waktu normal kita harus bayar 100, sekarang harus 200. Bus yang mestinya 100 persen, jadi cuman 50 persen. Kurangnya kan kita yang nambahin," kata Syam memisalkan.

Baca Juga: Tak Ada Tindakan Pemerintah, Serikat Penyelenggara Umrah dan Haji Minta Haji Tahun Ini Ditunda

Oleh karena itu, Syam menegaskan bahwa pemerintah mesti menjadikan pelajaran pembatalan haji tahun ini untuk persiapan lebih matang tahun depan.

Ia berharap presiden melalui Kemeterian Agama (Kemenag) mengevaluasi urusan haji tahun ini untuk mematangkan pelaksanan tahun selanjutnya.

"Harus dipersiapkan baik-baik. Sembari petugas kita di sana bejar dan beradaptasi pelaksanaan haji di tengah pandemi," terang Syam.

Kalaupun soal vaksin, lanjut Syam, pemerintah sebaiknya melaksanakan vaksin ke seluruh jemaah dan menjelaskan vaksin itu berguna hingga berapa lama.

Kata dia, harus dipastikan bahwa vaksin itu akan masih berlaku di musim haji tahun depan.

"Kan, selama ini tidak ada penjelasan, ini vaksin akan bertahan 1 atau 2 tahun. Tidak ada," harap Syam.

Baca Juga: Menag: Indonesia Batal Berangkatkan Calon Jemaah Haji 2021

Perseiapan matang haji tahun depan perlu dipersiapkan malai dari sekarang.

Sebab, Syam tidak ingin hal sama terjadi tahun ini. Menurutnya, batalnya pelaksanaan haji tahun ini karena pemerintah tak begitu memperjuangkan pelaksaan haji ini.

Bagi dia, pemerintah cenderung hanya menunggu. Tidak ada pergerakan. "Sibuk bicara kuota, padahal penerbangan dari Indonesia ke sana belum kelar," katanya.

"Penerbangan bisa, tapi hanya berlaku untuk visa diplomat dan pekerja," sambungnya.

Menurut Syam, pemerintah tidak ada tindakan, hanya menunggu keputusan dari Arab Saudi padahal sudah jelas kita blacklist masuk kenegaranya.

"Apa tindakan Presiden? Politik will-nya tidak ke sana," kata Syam bertanya ragu.

Baca Juga: Keputusan Ibadah Haji 2021 Segera Diumumkan, Menag Masih Belum Tahu Kriteria Arab Saudi

Meski begitu, Syam tidak bisa menutupi kerugian atau dampak dari dua tahun tak adanya perjalanan umrah dan haji.

Kata Syam, banyak angota-angoyanya yang gulung tikar. Menjual perusahaan biro mereka.

Saat Kompas.TV menghubungi Syam, ia menunjukkan beberapa biro haji yang dilelang.

Didaftar itu, tercantum 4 biro travel haji yang di jual. Mulai dari harga 100 juta hingga 650 juta.

Masing-masing biro itu berada di Bekasi, Kalsel dan 2 di DKI Jakarta.

Melihat kondisi itu, Syam kembali mengingatkan bahwa pemerintah mestinya menjadi pembatalan haji tahun ini sebagai cambuk untuk berbenah tahun depan.

"Katanya Indonesia negara Islam terbesar. Politik will pemerintah harus ke sana," terang Syam.

Baca Juga: Jika Jemaah Calon Haji Indonesia Tahun Ini Batal Berangkat Lagi, Masa Tunggu akan Semakin Lama