Pegawai KPK yang Lolos TWK Bikin Surat Terbuka Dukung Novel Baswedan, Minta SK Penonaktifan Dicabut

JAKARTA, KOMPAS.TV - Para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengikuti program Indonesia Memanggil, dan dinyatakan lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) membuat surat terbuka.

Surat terbuka itu merupakan bentuk dukungan untuk 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK.

Sehingga mereka diminta menyerahkan tanggung jawab pekerjaannya kepada atasan masing-masing.

Baca Juga: Tinggalkan Kantor BKN, Yasonna Ungkap Belum Ada Keputusan terhadap 75 Pegawai KPK Tak Lulus TWK

Adapun surat terbuka itu dilayangkan kepada pimpinan KPK.

Isinya, meminta agar Surat Keputusan (SK) Nomor 652 tentang penonaktifan 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK dicabut.

"Kami meminta kepada pimpinan KPK agar mengikuti amanat perundang-undangan untuk mengalihkan status kepegawaian seluruh pegawai tetap dan pegawai tidak tetap KPK menjadi ASN," demikian dikutip dari salinan surat terbuka itu pada Selasa (25/5/2021).

Lebih lanjut, peralihan status pegawai KPK menjadi ASN merupakan amanat Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Baca Juga: KPK Panggil Kepala BPKD DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah di Munjul

Terlebih, alih status pegawai KPK menjadi ASN diperkuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara nomor: 70/PUU-XVII/2019 yang telah dibacakan pada 4 Mei 2021.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa peralihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak-hak pegawai.

Dalam surat terbuka itu, para pegawai KPK yang lolos TWK menyatakan menolak pemberlakuan SK Nomor 652 yang diterbitkan para pimpinan KPK.

Baca Juga: ICW Akan Serahkan Surat Kepada Kapolri Terkait Desakan untuk Menarik Firli Bahuri dari KPK

Selain itu, mereka juga meminta kepada Dewan Pengawas KPK untuk memeriksa pihak terkait dalam penerbitan SK tersebut.

"Kami menegaskan bahwa sampai dengan saat ini beragam upaya penghentian kegiatan pemberantasan korupsi telah berulang kali dilakukan oleh berbagai pihak dengan beragam cara," tuturnya dalam surat terbuka.

"Oleh karenanya, saat ini kami akan tetap melaksanakan perintah undang-undang untuk tetap melaksanakan pemberantasan korupsi di Indonesia," imbuhnya.

Baca Juga: Ketua WP KPK Harap Pembahasan Nasib 75 Pegawai Tak Lolos TWK Patuhi Arahan Jokowi

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri dijadwalkan mengikuti rapat tertutup dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo di kantor Badan Kepegawaian Negara, pada Selasa (25/5/2021).

Rapat tertutup ini dihadiri pula Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana dan Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango.

Mereka membahas nasib 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK). 

"Benar jam 09.00 WIB pertemuan. Di kantor BKN," ujar Tjahjo Kumolo dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa.

Baca Juga: Pimpinan KPK, Menpan RB, dan Kepala BKN Rapat Tertutup Bahas 75 Pegawai Tak Lulus TWK

Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait 75 pegawai KPK yang sebelumnya tidak lolos tes wawasan kebangsaan.

Presiden meminta ke-75 pegawai KPK tersebut tidak dipecat.