Sebanyak 279 Juta Data Penduduk Indonesia Dijual Online, Termasuk Info Gaji dan Nomor Telepon

SOLO, KOMPAS.TV - Penjualan data pribadi penduduk Indonesia yang diduga berasal dari situs BPJS Kesehatan ramai dibahas di media sosial.

Dalam unggahannya di situs web Raid Forum, penjual mengklaim memiliki 279 juta data penduduk Indonesia.

Ratusan juta data itu dijual oleh anggota forum tersebut dengan nama "Kotz". Data yang dijual termasuk nomor induk kependudukan (NIK), nomor ponsel, e-mail, alamat, dan gaji.

Kebocoran data tersebut termasuk penduduk Indonesia yang telah meninggal dunia. Dari 279 juta data yang dijual, 20 juta di antaranya disebut memuat foto pribadi.

Baca Juga: Viral! Diduga Dipaksa Lahiran Secara Normal, Ibu Beserta Bayi Meninggal

Melansir Kompas.com, Kamis (20/05/2021), penjual menyertakan tiga tautan yang berisi sampel data yang akan dijual dan dapat diunduh secara gratis.

Beberapa nomor ponsel teridentifikasi di aplikasi Get Contact dengan nama yang mirip dengan data yang dibagikan secara gratis itu. Selain itu, tim KompasTekno juga menemukan beberapa kontak tetapi dengan nama yang berbeda.

Ketika menelusuri beberapa nama yang telah tersebar melalui Google, media sosial dari nama-nama tersebut sangat mudah untuk ditemukan. 

Baca Juga: Simak! 7 Langkah Mencegah Kebocoran Data Pribadi

Meski demikian, beberapa data tak cocok dan tak teridentifikasi ketika tim coba untuk menelusuri di mesin pencarian. Belum diketahui pasti keabsahan data ini.

Sebelumnya, di Twitter, unggahan yang berisi kebocoran data pribadi ini telah viral lewat unggahan @ndagels, Kamis (20/05/2021).

Seorang pengguna Twitter. @Br_AM, mengungkapkan dataset yang berisi data pribadi penduduk Indonesia itu dijual dengan harga 0,15 bitcoin atau setara Rp84,4 juta.

Dalam tangkapan layar percakapan @Br_AM dengan penjual, data yang diduga bocor dan tersebar secara luas diklaim berasal dari situs resmi BPJS, bpjs-kesehatan.go.id.

Hingga kini belum ada tanggapan dari pihak BPJS terkait dugaan kebocoran data ini.

Baca Juga: BPJS Watch Sebut Harga Vaksinasi Gotong Royong Masih Terlalu Mahal