Luhut: KPK Tidak Boleh Jadi Alat Politik Kekuasaan

Luhut mengungkapkan, saat ini belanja modal dan barang Indonesia mencapai angka Rp1.300 triliun per tahun.

Dari nilai tersebut, terdapat 45 item dengan nilai sekitar 34 miliar dolar AS yang diadakan melalui impor.

Padahal, kata Luhut, setelah disisir, terdapat 17 item dengan nilai sekitar 17 miliar dolar AS atau Rp 225 triliun yang bisa diproduksi di dalam negeri.

Dengan nilai sebesar itu, Luhut meyakini akan menciptakan lapangan pekerjaan dan menambah pendapatan negara.

Baca Juga: Mahfud MD Tak Libatkan KPK dalam Penanganan Hak Tagih BLBI

"Karena kalau TKDN ini bisa kita laksanakan dengan baik saya kira akan sangat bagus," katanya.

Kemudian, Luhut juga menyinggung mengenai Batam Logistic Ecosystem yang akan diterapkan di delapan pelabuhan.

Menurut dia, proyek tersebut juga membutuhkan pengawalan KPK lantaran banyak yang menentang akibat 'lahan basahnya terganggu'.

"Saya mohon juga KPK ikut di dalam ini supaya bisa jalan karena banyak yang tidak mau ini jalan. Kenapa tidak mau ini jalan? Karena di situlah sumber korupsi yang sangat banyak," ujar Luhut.

Baca Juga: Luhut Sebut Negara Bisa Hemat Rp246,5 Triliun karena Belanja Produk Lokal

Dengan berbagai megaproyek pemerintah yang membutuhkan pengawalan KPK, Luhut meminta KPK kukuh menjalankan tugasnya tanpa intervensi dari pihak manapun.

Luhut menekankan, KPK tidak boleh dikontrol oleh pihak manapun. KPK, kata dia, hanya boleh dikontrol oleh KPK sendiri untuk kepentingan negara.

"KPK harus kuat. Tapi kuat terukur. Jangan KPK menjadi alat siapapun dan dikontrol oleh siapapun. KPK harus dikontrol oleh KPK dan untuk kepentingan Republik tercinta," kata Luhut.

Baca Juga: Tinjau Food Estate Kapuas, Luhut: Presiden Minta Kita Cek Detil