Luhut: KPK Tidak Boleh Jadi Alat Politik Kekuasaan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tak menjadi alat politik dan kekuasaan.

Dengan begitu, menurut dia, KPK akan kokoh dan kuat dalam menjalankan tugasnya memberantas korupsi.

Baca Juga: Penggeledahan KPK Diduga Bocor, Barang Bukti Kasus Korupsi Dibawa Kabur Pakai Truk

"KPK harus kokoh. KPK tidak boleh menjadi alat politik dan menjadi alat kekuasaan," kata Luhut dikutip dari Tribunnews.com pada Selasa (13/4/2021).

Luhut mengatakan, sudah sepatutnya bagi KPK tegak lurus menjalankan tugasnya. Adapun tugas utama KPK ada tiga, yakni pengawasan, pencegahan dan penindakan.

Dari ketiga tugas utama itu, Luhut mendorong KPK mengedepankan tugas pencegahan korupsi.

"Pencegahan itu satu faktor yang sangat penting. Jadi jangan penindakan saja yang menonjol, pencegahan kurang. Justru pencegahan ini yang menurut hemat saya harus kita dorong," ucap Luhut.

Baca Juga: ICW Sebut UU KPK Bikin Lambat Kerja KPK karena Harus Ada Izin Dewas untuk Penggeledahan

"Pemerintah sangat ingin KPK kuat dan KPK harus bisa mencegah pengeluaran dan penyelewengan yang tidak perlu. Dan kalau itu diperlukan sampai pada penindakan."

Lebih lanjut, Luhut mengatakan, saat ini terdapat sejumlah program dan megaproyek yang dijalankan pemerintah. Luhut menginginkan KPK berperan serta untuk mengawal agar tidak terjadi korupsi.

Adapun beberapa proyek tersebut antara lain Kereta Cepat Jakarta-Bandung, perbaikan sistem di Pelabuhan Batam dengan National System Windows, hingga penyerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di industri nasional.

"Ini proyek yang saya singgung dengan KPK. Ayo kita awasi sama-sama proses TKDN ini," ujar Luhut.

Baca Juga: ICW Menduga Keras Ada Oknum yang Bocorkan Informasi Penggeledahan KPK

Luhut mengungkapkan, saat ini belanja modal dan barang Indonesia mencapai angka Rp1.300 triliun per tahun.

Dari nilai tersebut, terdapat 45 item dengan nilai sekitar 34 miliar dolar AS yang diadakan melalui impor.

Padahal, kata Luhut, setelah disisir, terdapat 17 item dengan nilai sekitar 17 miliar dolar AS atau Rp 225 triliun yang bisa diproduksi di dalam negeri.

Dengan nilai sebesar itu, Luhut meyakini akan menciptakan lapangan pekerjaan dan menambah pendapatan negara.

Baca Juga: Mahfud MD Tak Libatkan KPK dalam Penanganan Hak Tagih BLBI

"Karena kalau TKDN ini bisa kita laksanakan dengan baik saya kira akan sangat bagus," katanya.

Kemudian, Luhut juga menyinggung mengenai Batam Logistic Ecosystem yang akan diterapkan di delapan pelabuhan.

Menurut dia, proyek tersebut juga membutuhkan pengawalan KPK lantaran banyak yang menentang akibat 'lahan basahnya terganggu'.

"Saya mohon juga KPK ikut di dalam ini supaya bisa jalan karena banyak yang tidak mau ini jalan. Kenapa tidak mau ini jalan? Karena di situlah sumber korupsi yang sangat banyak," ujar Luhut.

Baca Juga: Luhut Sebut Negara Bisa Hemat Rp246,5 Triliun karena Belanja Produk Lokal

Dengan berbagai megaproyek pemerintah yang membutuhkan pengawalan KPK, Luhut meminta KPK kukuh menjalankan tugasnya tanpa intervensi dari pihak manapun.

Luhut menekankan, KPK tidak boleh dikontrol oleh pihak manapun. KPK, kata dia, hanya boleh dikontrol oleh KPK sendiri untuk kepentingan negara.

"KPK harus kuat. Tapi kuat terukur. Jangan KPK menjadi alat siapapun dan dikontrol oleh siapapun. KPK harus dikontrol oleh KPK dan untuk kepentingan Republik tercinta," kata Luhut.

Baca Juga: Tinjau Food Estate Kapuas, Luhut: Presiden Minta Kita Cek Detil