Netanyahu Kembali Menolak Syarat Gencatan Senjata Hamas, Bersumpah Tempur Hingga Menang Mutlak

TEL AVIV, KOMPAS.TV - Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, hari Rabu (7/2/2024) waktu Tel Aviv, menolak syarat gencatan senjata dan perjanjian pembebasan tawanan yang diajukan oleh Hamas, yang dia sebut "khayalan." Sikap ini mempersulit upaya mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Netanyahu bersumpah untuk melanjutkan perang Israel melawan Hamas, yang memasuki bulan kelima, hingga mencapai "kemenangan mutlak."

Pernyataan itu diucapkan Netanyahu setelah pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, yang sedang melakukan kunjungan di wilayah tersebut untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata, seperti dilaporkan oleh Associated Press, Kamis (8/2/2024).

"Menyerah pada tuntutan khayalan Hamas yang kita dengar sekarang tidak hanya tak akan membebaskan tawanan, namun hanya akan mendatangkan pembantaian lainnya," ujar Netanyahu dalam konferensi pers malam yang disiarkan secara nasional.

"Kita sedang bergerak menuju kemenangan mutlak," tambah Netanyahu, menyatakan operasi ini akan berlangsung bulanan, bukan bertahun-tahun. "Tidak ada solusi lain."

Netanyahu menolak segala bentuk perjanjian yang membuat Hamas tetap dalam kendali penuh atau sebagian di Gaza. Ia juga menyatakan Israel adalah "kekuatan tunggal" yang mampu menjamin keamanan dalam jangka panjang.

Sebelumnya, Blinken menyatakan masih "banyak pekerjaan" yang harus dilakukan untuk menyamakan pandangan antara Israel dan Hamas terkait syarat-syarat perjanjian. Blinken diharapkan akan mengadakan konferensi pers sendiri hari Rabu sore waktu Tel Aviv.

Hamas menguraikan rencana terperinci dalam tiga fase selama 4,5 bulan sebagai tanggapan terhadap proposal yang disusun oleh Amerika Serikat, Israel, Qatar, dan Mesir.

Rencana tersebut menentukan bahwa semua tawanan akan dibebaskan sebagai tukaran ratusan warga Palestina yang dipenjara oleh Israel, termasuk militan senior, dan mengakhiri perang.

Baca Juga: Hamas Ajukan Usulan Tandingan dalam Perundingan Gencatan Senjata dengan Israel, Ini Rinciannya

Israel menetapkan penghancuran kemampuan pemerintahan dan militer Hamas sebagai salah satu tujuan perangnya, dan proposal Hamas pada dasarnya akan membiarkannya berkuasa di Gaza dan memungkinkannya membangun kembali kemampuan militernya.

Presiden AS, Joe Biden, menyatakan tuntutan Hamas "agak berlebihan," tetapi negosiasi akan terus dilakukan.

Gelombang pertempuran paling mematikan dalam sejarah konflik Israel-Palestina telah membunuh lebih dari 27.000 warga sipil Palestina yang mayoritas adalah anak-anak dan perempuan, meratakan seluruh wilayah, mengusir sebagian besar penduduk Gaza dari rumah mereka, dan mendorong seperempat populasi ke situasi kelaparan.

Kelompok militan yang didukung Iran di seluruh wilayah telah melakukan serangan, terutama terhadap target AS dan Israel, sebagai solidaritas dengan Palestina, yang mendatangkan serangan balasan dan meningkatkan risiko konflik lebih luas.

Israel tetap terguncang oleh serangan pada 7 Oktober di mana militan Hamas menembus pertahanan negara itu dan menjarah seluruh wilayah selatan Israel, menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan menyandera sekitar 250 orang, setengah di antaranya masih ditawan di Gaza.

Blinken, yang melakukan kunjungan kelima ke wilayah tersebut sejak pecah perang, berusaha memajukan pembicaraan gencatan senjata sambil mendorong penyelesaian pasca perang yang lebih besar di mana Arab Saudi akan menormalisasi hubungan dengan Israel sebagai imbalan "jalan yang jelas, kredibel, dan terbatas waktu menuju pembentukan negara Palestina."

Namun, Netanyahu yang semakin tidak populer menentang kemerdekaan Palestina, dan koalisi pemerintahannya yang garang bisa runtuh jika dianggap membuat terlalu banyak konsesi.

"Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tetapi kami sangat fokus untuk melakukannya," kata Blinken kepada Presiden seremonial Israel, Isaac Herzog.

Baca Juga: PM Qatar Sebut Hamas Beri Respons Positif Proposal Gencatan Senjata dengan Israel

Tak banyak pembicaraan mengenai perjanjian diplomatik besar di Gaza, di mana Palestina berharap agar pertempuran yang telah mengubah setiap aspek kehidupan mereka segera berakhir.

"Kami berdoa kepada Tuhan agar ini berhenti," kata Ghazi Abu Issa, yang melarikan diri dari rumahnya dan mencari perlindungan di kota pusat Deir al-Balah. "Tidak ada air, listrik, makanan, atau kamar mandi. Mereka yang tinggal di tenda kehujanan oleh hujan dan banjir. "Kami telah dihina," katanya.

Ibu-ibu berjuang untuk mendapatkan susu formula dan popok bayi, yang hanya dapat dibeli dengan harga yang jauh lebih tinggi jika dapat ditemukan. Beberapa sudah beralih memberi makan makanan padat kepada bayi yang belum genap 6 bulan meskipun berisiko bagi kesehatan.

Jumlah kematian Palestina dari empat bulan perang telah mencapai 27.707 orang, menurut Kementerian Kesehatan di wilayah yang dikuasai Hamas. Ini termasuk 123 jenazah yang dibawa ke rumah sakit dalam 24 jam terakhir, seperti yang diumumkan hari Rabu, (7/2/2024). Paling tidak 11.000 orang terluka perlu segera dievakuasi dari Gaza, demikian disampaikan Kementerian.

Israel telah memerintahkan warga Palestina untuk mengungsi dari area yang membentuk dua pertiga dari wilayah pesisir yang sangat kecil ini. Sebagian besar pengungsi berkerumun di kota selatan Rafah dekat perbatasan dengan Mesir, di mana banyak dari mereka tinggal di tenda-tenda yang penuh sesak dan di tempat penampungan yang dijalankan oleh PBB.

Hamas terus menunjukkan perlawanan sengit di seluruh wilayah, dan kepolisian mereka kembali ke jalan-jalan di tempat-tempat di mana pasukan Israel mundur. Hamas masih memegang lebih dari 130 sandera, tetapi sekitar 30 di antaranya diyakini sudah tewas, dengan sebagian besar tewas pada 7 Oktober.

Respon Hamas terhadap proposal gencatan senjata diterbitkan di surat kabar Al-Akhbar di Lebanon, yang dekat dengan kelompok militan kuat, Hezbollah.

Seorang pejabat Hamas dan dua pejabat Mesir memastikan keaslian surat kabar tersebut. Seorang pejabat keempat yang akrab dengan pembicaraan tersebut kemudian menjelaskan urutan pembebasan. Semua berbicara dengan syarat anonim karena tidak diizinkan memberikan informasi kepada media tentang perundingan ini.