Pakistan Lancarkan Kebijakan AntiMigran, Pengungsi Afghanistan Ramai-Ramai Pulang ke Negeri Taliban

PESHAWAR, KOMPAS.TV - Sejumlah besar warga Afghanistan memadati truk dan bus di Pakistan, Selasa (31/10/2023). Mereka berbondong-bondong menuju perbatasan untuk kembali ke Tanah Air mereka menjelang berakhirnya batas waktu pemerintah Pakistan bagi mereka yang berada di negara itu secara ilegal, atau menghadapi deportasi.

Batas waktu ini merupakan bagian dari tindakan anti-migran terbaru yang menargetkan semua orang asing yang tidak punya dokumen atau status terdaftar, menurut Islamabad. Namun, hal ini lebih banyak memengaruhi warga Afghanistan, yang sebagian besar adalah migran di Pakistan.

Melansir Associated Press, kampanye pengusiran ini mendapat kritik luas dari lembaga-lembaga PBB, kelompok hak asasi manusia, dan pemerintahan Taliban di Afghanistan.

Pejabat Pakistan memperingatkan bahwa orang-orang yang berada di negara itu secara ilegal akan ditangkap dan dideportasi setelah 31 Oktober 2023. Lembaga-lembaga PBB mengatakan ada lebih dari 2 juta warga Afghanistan yang tidak memiliki dokumen resmi di Pakistan, setidaknya 600.000 di antaranya melarikan diri setelah Taliban mengambil alih pada tahun 2021.

Human Rights Watch pada Selasa menuduh Pakistan menggunakan "ancaman, penyalahgunaan, dan penahanan" untuk memaksa pencari suaka Afghanistan yang tidak memiliki status hukum untuk kembali ke Afghanistan.

LSM yang berbasis di New York ini meminta pihak berwenang membatalkan batas waktu tersebut dan bekerja sama dengan badan pengungsi PBB untuk mendaftarkan mereka yang tidak memiliki dokumen.

Baca Juga: PBB Peringatkan Pakistan, Deportasi Paksa Warga Afghanistan Bisa Sebabkan Pelanggaran Berat HAM

Meskipun pemerintah Pakistan bersikeras mereka tidak mengincar warga Afghanistan, kampanye ini dilancarkan di tengah hubungan tegang antara Pakistan dan pemerintah Taliban tetangganya.

Islamabad menuduh Kabul membiarkan milisi yang bersekutu dengan Taliban mendapatkan perlindungan di Afghanistan, dari mana mereka bolak-balik menyeberangi perbatasan kedua negara yang panjangnya 2.611 kilometer untuk melancarkan serangan di Pakistan. Taliban membantah tuduhan tersebut.

"Ayah saya datang ke Pakistan 40 tahun yang lalu," kata Mohammad Amin, 52 tahun, saat berbicara di Peshawar, ibu kota Provinsi Khyber Pakhtunkhwa yang berbatasan dengan Afghanistan.

"Ia meninggal di sini. Ibuku juga meninggal di sini dan makam mereka ada di Pakistan," kata Amin, yang berasal dari provinsi Nangarhar di Afghanistan timur. "Kami kembali hari ini karena kami tidak pernah mencoba mendaftarkan diri sebagai pengungsi dengan badan pengungsi PBB."

"Saya kembali dengan kenangan yang baik," kata Amin kepada The Associated Press, sambil menambahkan ia berencana pergi ke perbatasan Torkham dan meminta pemerintah Taliban membantunya memulai kehidupan baru.

Nasrullah Khan, 62 tahun, mengatakan ia mendengar Taliban sedang mempertimbangkan untuk membantu warga Afghanistan saat mereka kembali dari Pakistan. Ia mengatakan ia tidak khawatir tentang pemerintahan Taliban, namun tetap "lebih baik kembali ke Afghanistan daripada ditangkap di sini."

Baca Juga: Korban Tewas Bom Maulid Nabi Pakistan Naik Jadi 54 Orang, Kelompok Teroris ISIS Dituding Pelakunya

Pejabat Pakistan mengatakan perbatasan Torkham dan Chaman dengan Afghanistan akan tetap terbuka melebihi penutupan rutin jam 4 sore mereka untuk memungkinkan orang-orang yang tiba di sana meninggalkan Pakistan.

Lebih dari 200.000 warga Afghanistan telah kembali ke tanah air sejak aturan berlaku, menurut pejabat Pakistan. Lembaga-lembaga PBB melaporkan peningkatan tajam warga Afghanistan yang meninggalkan Pakistan sebelum batas waktu.

Pakistan bersikeras deportasi akan dilakukan dengan "teratur dan bertahap."

Delegasi Taliban melakukan perjalanan ke Nangarhar hari Selasa untuk mencari solusi bagi warga Afghanistan yang kembali melalui perbatasan Torkham.

Sayed Ahmad Banwari, wakil gubernur provinsi, mengatakan pada stasiun TV negara bahwa otoritas setempat bekerja keras untuk mendirikan kamp sementara.

Banwari mengatakan keluarga yang tidak punya tempat tinggal dapat tinggal di kamp-kamp tersebut selama sebulan sampai mereka menemukan tempat tinggal yang lebih permanen.

Baca Juga: Massa di Pakistan Rusak 17 Gereja dan 100 Rumah, Ternyata Terhasut Fitnah

Kampanye ini telah membuat ribuan warga Afghanistan di Pakistan yang menunggu untuk di-relokasi ke Amerika Serikat dalam program pengungsi khusus merasa khawatir. Menurut aturan Amerika Serikat, para pemohon harus pertama-tama melakukan relokasi ke negara ketiga, dalam hal ini Pakistan, agar kasus mereka diproses.

Seorang diplomat AS, yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas kebijakan tersebut, mengatakan prioritas Washington adalah memfasilitasi relokasi aman dan efisien lebih dari 25.000 warga Afghanistan yang memenuhi syarat di Pakistan ke Amerika Serikat.

Bahkan sebelum kampanye Pakistan diumumkan, Washington meminta Islamabad "memastikan perlindungan pengungsi dan pencari suaka Afghanistan, termasuk mereka yang ada dalam proses relokasi dan imigrasi ke AS," kata seorang diplomat tersebut. "Kami dalam proses mengirimkan surat kepada individu-individu itu sehingga mereka dapat berbagi dengan otoritas setempat untuk membantu mengidentifikasi mereka sebagai individu dalam jalur relokasi ke AS."

Para pemohon sering melakukan protes di Pakistan menentang penundaan persetujuan visa AS mereka.

Afghanistan mengalami krisis kemanusiaan yang serius, terutama bagi perempuan dan anak perempuan, yang dilarang oleh Taliban untuk mendapatkan pendidikan di luar kelas 6, akses ke sebagian besar tempat umum dan pekerjaan. Ada juga pembatasan terhadap media, aktivis, dan organisasi masyarakat sipil.

Jan Achakzai, juru bicara pemerintah di provinsi Baluchistan barat daya Pakistan, mengatakan pada Selasa bahwa siapa pun yang ditahan dalam kebijakan baru ini akan diperlakukan dengan baik dan menerima transportasi ke titik perbatasan Chaman.