PBB Peringatkan Pakistan, Deportasi Paksa Warga Afghanistan Bisa Sebabkan Pelanggaran Berat HAM

ISLAMABAD, KOMPAS.TV - Deportasi paksa warga Afghanistan dari Pakistan dapat menyebabkan pelanggaran berat hak asasi manusia, termasuk pemisahan keluarga dan deportasi anak-anak, demikian peringatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada Pakistan, Sabtu (7/10/2023).

Pakistan baru-baru ini mengumumkan tindakan tegas terhadap para migran yang tinggal di negara tersebut secara ilegal, termasuk 1,7 juta warga Afghanistan, dengan memberi tahu mereka untuk kembali ke negara asal mereka sebelum 31 Oktober untuk menghindari penangkapan massal dan deportasi, seperti yang dilaporkan oleh Associated Press.

Pemerintah Pakistan membantah mereka mengincar warga Afghanistan dan mengatakan fokusnya adalah pada orang-orang yang berada di negara tersebut secara ilegal, tanpa memandang kewarganegaraan.

Otoritas Pakistan mengatakan mereka sedang mempersiapkan hotline dan menawarkan hadiah kepada orang-orang yang memberi tahu pihak berwenang tentang para migran semacam itu.

Badan PBB mengatakan Afghanistan sedang mengalami krisis kemanusiaan yang parah dengan sejumlah tantangan hak asasi manusia, terutama bagi perempuan dan anak perempuan, yang dilarang oleh Taliban untuk melanjutkan pendidikan di atas kelas enam, banyak ruang publik, dan banyak pekerjaan.

"Rencana semacam itu akan memiliki dampak serius bagi semua yang terpaksa meninggalkan negara dan mungkin menghadapi risiko serius saat kembali," demikian pernyataan tersebut, merujuk pada tindakan tegas Pakistan.

Baca Juga: Perempuan Afghanistan Protes Pelarangan Salon Kecantikan, Taliban Bubarkan dengan Tembakan

Mereka mengakui "kewenangan berdaulat" Pakistan atas kebijakan domestik dan mengatakan mereka siap membantu mendaftarkan dan mengelola warga Afghanistan, termasuk mereka yang mungkin membutuhkan perlindungan internasional.

Organisasi Internasional untuk Migrasi dan badan pengungsi PBB mendesak negara-negara untuk "menghentikan deportasi paksa warga Afghanistan dan memastikan deportasi dilakukan dengan cara yang aman, bermartabat, dan sukarela".

Pemilik tanah dan pemilik real estat di ibu kota Pakistan, Islamabad, menerima pemberitahuan yang menyuruh mereka mengusir "warga Afghanistan ilegal" dan keluarga mereka sebelum akhir bulan ini atau menghadapi tindakan.

Polisi telah meminta ulama di beberapa masjid kota untuk memberitahu jemaah tentang kewajiban mereka untuk memberi tahu mengenai warga Afghanistan di lingkungan mereka.

Lebih dari 2.000 orang ditangkap di seluruh negara sejak tindakan tegas dimulai awal pekan ini.

Polisi di provinsi Sindh bagian selatan menahan sekitar 1.100 warga Afghanistan, menurut Inspektur Jenderal Riffat Mukhtar. Dia mengatakan pengadilan membebaskan sekitar 300 setelah mereka menyediakan dokumen-dokumen mereka. Mereka yang lain tetap berada dalam penjara menunggu deportasi ke Afghanistan.

Baca Juga: Pidato di Markas PBB, Menlu Retno Marsudi: Bantu Rakyat Palestina dan Afghanistan!