Pemerintah Australia Genjot Anggaran Pertahanan dan Diplomasi di Pasifik

SYDNEY, KOMPAS.TV - Pemerintah Australia hari Selasa (25/10/2022) mengumumkan rencana menggenjot anggaran pertahanan dan upaya memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara dan Pasifik, seperti laporan Straits Times.

Peningkatan anggaran pertahanan itu dilaporkan sebagai bagian dari upaya untuk melawan pengaruh ekonomi dan strategis China yang tumbuh di kawasan itu.

Anggaran pertama Perdana Menteri Anthony Albanese sejak pemerintah Partai Buruh kiri-tengahnya terpilih pada Mei itu meningkatkan dana pertahanan sebesar 8 persen pada tahun fiskal yang berakhir Juni 2023 dan akan menjadi lebih dari 2 persen dari produk domestik bruto hingga pertengahan 2026.

Selain itu, pemerintah memasukkan bantuan luar negeri sebesar A$1,4 miliar atau setara hampir 14 triliun rupiah, terdiri dari A$900 juta untuk negara-negara kepulauan Pasifik dan A$470 juta untuk Asia Tenggara.

Prihatin dengan pengaruh China yang semakin besar di antara negara-negara kepulauan Pasifik, Canberra berupaya meningkatkan hubungan dengan tetangganya yang lebih kecil, banyak di antaranya telah mengkritik kurangnya tindakan Australia di masa lalu terkait perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut.

Negara-negara Barat menyatakan kekhawatiran awal tahun ini ketika China menandatangani pakta keamanan dengan Kepulauan Solomon, meskipun Honiara mengatakan kesepakatan itu tidak mengizinkan pangkalan militer di wilayahnya.

Baca Juga: Kejutan, Australia Membatalkan Pengakuan Yerusalem Ibu Kota Israel, Kembali ke Solusi Dua Negara

Di tengah memburuknya hubungan dengan Beijing, Canberra dan Washington bermitra dalam dua blok multilateral untuk melawan pengaruh China, yaitu "Quad", yang mencakup Jepang dan India, dan Aukus, yang mencakup Inggris.

“Dalam mengelola hubungan dengan China, kami akan mengejar tujuan kami dengan cara yang tenang dan konsisten,” kata Kementerian Luar Negeri dalam makalah anggaran pada hari Selasa.

“Di mana kami bisa, kami akan terlibat secara konstruktif dengan China untuk mengatasi tantangan bersama seperti perubahan iklim. Di dalam negeri, kami akan bekerja dengan pemangku kepentingan utama untuk membangun ketahanan dan kohesi sosial.”

Pemerintah juga akan menunjuk seorang utusan khusus untuk Asia Tenggara dan mendirikan kantor Asia Tenggara di dalam departemen luar negeri untuk mengoordinasikan upaya seluruh pemerintah di seluruh kawasan.

Dalam upaya untuk meningkatkan hubungan regional dan mengatasi kekurangan tenaga kerja yang kritis di Australia, pemerintah akan memberikan 3.000 visa permanen kepada keluarga pekerja migran dari negara-negara Pasifik.