Sri Lanka Umumkan Keadaan Darurat usai Krisis Ekonomi Terparah Picu Unjuk Rasa Besar

KOLOMBO, KOMPAS.TV — Presiden Sri Lanka, Jumat (1/4/2022), mengumumkan keadaan darurat, sehari setelah pengunjuk rasa yang marah berunjuk rasa di dekat rumahnya menuntut dia mengundurkan diri.

Krisis ekonomi terburuk dalam sejarah negara itu juga memicu protes nasional seperti laporan Associated Press, Sabtu (2/4/2022).

Presiden Gotabaya Rajapaksa menggunakan Ordonansi Keamanan Publik, yang memberinya wewenang untuk membuat peraturan demi kepentingan keamanan publik, pemeliharaan ketertiban umum, penindasan pemberontakan, kerusuhan atau huru-hara atau untuk menjamin tersedianya pasokan penting.

Di bawah peraturan darurat, presiden dapat mengizinkan penahanan, pengambilalihan properti apa pun, dan penggeledahan tempat mana pun. Dia juga dapat mengubah atau menangguhkan hukum apa pun.

Perintah itu datang sehari setelah puluhan orang ditangkap menyusul protes dan unjuk rasa di dekat rumah presiden. Ada juga seruan untuk protes massal di seluruh negara pada Minggu (3/4/2022) besok.

Kantor Presiden Rajapaksa menuding "kaum garis keras terorganisir" menyusupi ribuan pengunjuk rasa dengan kekerasan selama unjuk rasa pada Kamis (31/3/2022) malam. 

Pada peristiwa tersebut, polisi menembakkan gas air mata dan kanon air, serta menangkap 54 orang. Sementara puluhan orang terluka dalam peristiwa tersebut.

Nuwan Bopage, seorang pengacara yang mewakili beberapa tersangka, mengatakan, beberapa dari mereka sedang menjalani pemeriksaan medis karena mengalami luka-luka dan akan muncul di pengadilan pada Jumat pekan depan.

Baca Juga: Krisis Ekonomi Sri Lanka Makin Parah, Dua Orang Meninggal saat Antre Minyak Tanah

Jam malam yang diberlakukan di pinggiran Kolombo telah dicabut pada Jumat pagi.

Dalam unjuk rasa tersebut, pengunjuk rasa menyalahkan Rajapaksa atas lamanya pemadaman listrik dan kurangnya pasokan bahan pokok. 

Sri Lanka saat ini punya kewajiban utang besar dengan cadangan devisa yang semakin menipis. Penipisan cadangan devisa itu membuat Sri Lanka kepayahan membayar impor.