Menkeu Purbaya Ungkap Alasan Tolak Pembayaran Utang Kereta Cepat Pakai APBN

KOMPAS.TV - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan alasannya menolak opsi pembayaran utang kereta cepat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Purbaya, utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) merupakan tanggung jawab Danantara.

Purbaya menyampaikan hal itu sebagai respons atas usulan dari Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengenai pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah.

Ia berpendapat, seharusnya BUMN tidak lagi bergantung pada intervensi pemerintah dan APBN, sebab pengelolaan BUMN dilakukan Danantara, dan dividen BUMN tidak lagi masuk ke penerimaan negara bukan pajak (PNBP), melainkan ke Danantara.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Tak Mau APBN Ikut Tanggung Beban Utang Kereta Cepat Whoosh

"Kan KCIC di bawah Danantara ya, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa dapat Rp 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage (utang KCJB) dari situ. Jangan kita lagi," ungkapnya, Jumat (10/10/2025).

"Kan kalau nggak, ya semuanya kita lagi, termasuk devidennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government," ujarnya, seperti dikutip Kompas.com.

Meski demikian, ia mengaku belum menerima laporan tentang rencana penyelesaian utang tersebut.

Baca Juga: Soal Tarif 100 Persen Trump ke China, Menteri Purbaya: Biar Mereka Berantem, Kita Untung

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Gedung DPR RI, Selasa (23/9/2025), menjelaskan bahwa pemerintah tengah mencari jalan keluar untuk membayar utang proyek kereta cepat Whoosh tanpa menggunakan APBN.

"Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar," kata Prasetyo.