Data Dikelola Pemerintah Bocor, Pakar Siber: Kita Tak Bisa Apa-Apa, Paling Berdoa Mereka Disadarkan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Terkait kebocoran data dari instansi pemerintah, pakar keamanan siber Alfons Tanujaya mengatakan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan masyarakat Indonesia secara perorangan.

"Kalau sehubungan dengan (kebocoran -red) data yang dikelola instansi pemerintah, jujur saja, kita (masyarakat -red) tidak bisa apa-apa," ungkap Alfons di Sapa Indonesia Malam KOMPAS TV, Rabu (14/9/2022).

"Paling berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga mereka (pengelola data -red) disadarkan, bahwa mereka mengelola, dan kalau data ini bocor, yang menderita yang punya data," lanjut dia.

Menurut dia, peristiwa kebocoran data, yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan oleh warganet atas munculnya peretas atau hacker dengan nama akun Bjorka, memberi contoh dampak kebocoran data.

Baca Juga: Imbas Hacker Bjorka Bocorkan Data, Pemerintah Bentuk Satgas Perlindungan Data, Libatkan BIN dan BSSN

"Bjorka ini memberi contoh, kalau misalnya yang bocor pejabat negara, yang menderita itu, dia harus mengganti nomor telepon, diketahui nama orang tuanya, diketahui NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan nomor kartu keluarganya," ujarnya.

Untuk menjaga data pribadi perorangan, Alfons menyarankan agar masyarakat melakukan standar pengamanan data yang baik.

"Jangan menyimpan password (kata sandi) yang sama untuk berbagai macam akun, pakai password manager, aktifkan two factor authentication," jelasnya merujuk pengamanan berlapis pelindung data.

Baca Juga: Ramai Soal Bjorka, Pakar Siber Sebut Masalah Utama Pada Pengelolaan Data yang Buruk oleh Pemerintah

Ia juga menyarankan agar pemerintah mengutamakan generasi milenial dalam urusan pengelolaan data.

"Jadi mohon yang berhubungan dengan pengelolaan data, diutamakan diurus oleh milenial," ujarnya.

Sebab, ia menilai, masalah utama dari kebocoran data bukanlah serangan peretas, melainkan pengelolaan data yang buruk oleh pemerintah.

"Masalah utamanya adalah kebocoran data yang dikelola dengan buruk oleh instansi pemerintah," tuturnya.