Kompas TV nasional hukum

Pakar Hukum Sebut Hukuman Mati Warisan Penjajah, Perlu Dihapus

Selasa, 19 Oktober 2021 | 19:26 WIB
pakar-hukum-sebut-hukuman-mati-warisan-penjajah-perlu-dihapus
Ilustrasi hukuman mati. Mayoritas terpidana mati adalah laki-laki dan terkait kasus narkotika. (Sumber: shutterstock via Kompas.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya Asmin Fransiska menilai hukuman mati adalah bagian dari warisan pemerintah kolonial Belanda saat menjajah Indonesia.

"Kolonial Belanda saat itu menerapkan hukuman mati," ujar Asmin Fransiska dalam seminar virtual, Selasa (19/10/2021).

Lebih jauh, Asmin masih menganggap hukum yang ada di Indonesia sekarang adalah warisan penjajahan kolonial Belanda.

Ia menyebut, hukum warisan kolonial Belanda ini penuh dengan rasisme, diskriminasi, dan perbedaan kelas, termasuk hukuman mati.

Baca Juga: Kemlu: 206 WNI Terancam Hukuman Mati, 79 di Antaranya Sudah Inkrah

Asmin menilai, hukuman mati adalah bagian dari kebijakan pemerintah kolonial Belanda untuk menekan prinsip kebebasan dan keadilan saat menjajah Indonesia.

"Perlu gerakan bersama untuk menghapus semua warisan konsep penjajahan," kata Asmin Fransiska.

Sementara, Anggota bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam menilai ada persoalan serius dalam pelaksanaan hukuman mati.

Masalah itu tepatnya terletak pada masa tunggu hukuman mati yang terlalu lama bagi terdakwa. Hal ini adalah masalah serius dalam konteks hak asasi manusia.

Menurut Choirul Anam, masa tunggu hukuman mati yang lama melanggar konvensi anti-penyiksaan dunia.

Penulis : Ahmad Zuhad | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV/Antara



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
17:06
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19