Kompas TV nasional agama

Info Terbaru soal Umrah WNI, Pemerintah Tunggu Regulasi Resmi Arab Saudi

Minggu, 1 Agustus 2021 | 08:28 WIB
info-terbaru-soal-umrah-wni-pemerintah-tunggu-regulasi-resmi-arab-saudi
Ilustrasi: sejumlah jamaah tengah menjalani ibadah umrah di depan Kakbah. (Sumber: KOMPAS.COM)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah mengaku hingga saat ini tengah mengunggu regulasi resmi soal penyelenggaraan ibadah umrah 1443 Hijriah dari otorias Arab Saudi. 

Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Khoirizi menyebut sembari menunggu aturan resmi tersebut, pemerintah dan asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sepakat untuk memprioritaskan penanganan Covid-19 terlebih dahulu.

"Pemerintah dan asosiasi PPIU bersepakat untuk lebih memprioritaskan penanganan covid-19 di dalam negeri sambil menunggu regulasi teknis penyelenggaraan ibadah umrah secara resmi dari Arab Saudi," kata Khoirizi dikutip dari laman Kemenag, Minggu (1/8/2021).

Khoirizi juga mengatakan, Kemenag telah menggelar pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenpar), Polri, KJRI Jeddah, serta lembaga negara yang terkait lainnya secara daring. 

Menurut penjelasannya, pertemuan tersebut untuk mendiskusikan penyelenggaraan umrah di masa pandemi dengan asosiasi PPIU. 

Khoirizi mengungkapkan, dalam pertemuan itu juga menyepakati tentang pentingnya penyempurnaan SOP penyelenggaraan ibadah umrah di masa pandemi.

Baca Juga: Hidayat Nur Wahid Imbau Jokowi dan Menag Melobi ke Arab Saudi agar Jemaah Umrah Bisa Berangkat

Adapun penyempurnaan dilakukan pada sejumlah aspek, termasuk skema vaksinasi, karantina, PCR, pemberangkatan satu pintu, pengaturan keberangkatan. 

Namun, dia menegaskan, pemerintah, baik Kemenag maupun Kemenlu akan terus melakukan upaya diplomasi, lobi, dan komunikasi terkait penyelenggaraan umrah.

Terbaru, lanjut Khoirizi, Kemenag juga telah bertemu Dubes Saudi  untuk Indonesia, Esham Altsaqafi di Jakarta untuk membahas persoalan ini.  

Penulis : Isnaya Helmi | Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas TV/ Laman Kementerian Agama




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
20:02
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19