Kompas TV nasional politik

Hidayat Nur Wahid Imbau Jokowi dan Menag Melobi ke Arab Saudi agar Jemaah Umrah Bisa Berangkat

Rabu, 28 Juli 2021 | 12:37 WIB
hidayat-nur-wahid-imbau-jokowi-dan-menag-melobi-ke-arab-saudi-agar-jemaah-umrah-bisa-berangkat
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2019). (Sumber: KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO)

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengimbau agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk melakukan lobi tingkat tinggi ke Pemerintah Arab Saudi agar jemaah umrah asal Indonesia bisa langsung pergi ke Tanah Suci. 

Seperti diketahui, kini Pemerintah Arab Saudi sudah membuka pintu umrah bagi seluruh negara. Namun, ada 9 negara termasuk Indonesia yang dikecualian untuk terbang langsung ke Tanah Suci. 

"Tidak cukup hanya dilakukan oleh Konsulat Jenderal RI di Jeddah atau Plt Dirjend, mestinya Presiden Jokowi atau minimal Menteri Agama yang segera melakukan lobi berkomunikasi langsung dengan Raja Salman atau pihak berkewenangan di Saudi," kata pria yang karib disapa HNW itu kepada Kompas TV, Rabu (28/7/2021). 

Baca Juga: Jelang Umrah, Kemenag Susun Skema Vaksin Booster untuk Calon Jemaah

Menurut dia, larangan Arab Saudi ini sebagai bukti bahwa penanganan Covid-19 yang tidak optimal, selain menimbulkan korban jiwa dan ekonomi yang banyak, juga bisa merembet ke masalah lain. 

"Ada yang mengevakuasi warganya dari Indonesia, ada yang menutup pintunya terhadap kedatangan orang dari Indonesia, termasuk dalam urusan ibadah umrah. Ini harusnya menjadi koreksi bagi pemerintah Indonesia, dan penyemangat untuk efektif selesaikan masalah covid-19,” ujarnya. 

Politikus PKS itu menyebut, proses karantina 14 hari di negara ketiga tentu akan merugikan jemaah umrah asal Indonesia, baik dari segi waktu maupun biaya. 

"Ini harus benar-benar menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Karenanya untuk menyelesaikan masalah yang memberatkan calon jemaah umrah asal Indonesia itu, lobi tingkat tinggi itu perlu dilakukan untuk meyakinkan pihak Saudi Arabia soal kesiapan Indonesia terkait ketentuan vaksin," katanya. 

Ia meminta Kemenag untuk segera berkoordinasi dengan pihak Kemenkes agar memastikan jemaah calon umrah bisa diprioritaskan mendapatkan booster dengan jenis vaksin yang direkomendasikan oleh Kerajaan Saudi Arabia dan sudah siap di Indonesia, yaitu Astrazenica maupun Moderna. 

“Apalagi pihak Arab Saudi juga menyatakan bahwa persyaratan tersebut dapat berubah, dengan memperhatikan keadaan yang berkembang seputar penanganan Covid-19. Semakin baik progress penanganan covid, tentunya akan semakin besar peluang keberangkatan jemaah umrah dari Indonesia," kata dia.

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
12:38
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19