Kompas TV bisnis kebijakan

Dari Beras hingga Daging, Ini Contoh Daftar Sembako yang Nantinya akan Dikenakan PPN

Rabu, 16 Juni 2021 | 14:10 WIB
dari-beras-hingga-daging-ini-contoh-daftar-sembako-yang-nantinya-akan-dikenakan-ppn
Ilustrasi sembako (Sumber: Shutterstock)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Rencana pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk komoditas sembako menjadi bahan perbincangan banyak masyarakat.

Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan mengungkapkan tak semua sembako nantinya akan mendapat tarikan PPN.

“Pemerintah tidak mengenakan pajak sembako yang di jual di pasar tradisional yang menjadi kebutuhan masyarakat umum,” jelas Sri Mulyani dikutip dari unggahan Instagram-nya, Senin (14/06/2021) kemarin.

Sembako atau bahan pangan yang akan dikenakan PPN, lanjut Sri Mulyani,  yakni yang memiliki kualitas premium dan banyak dikonsumsi masyarakat kelas menengah ke atas.

Baca Juga: Belanja ke Pasar, Menkeu: Sembako Tak Kena Pajak

Dalam unggahan yang sama, Sri Mulyani menjabarkan contoh sembako yang dikenakan PPN.

  • Beras Basmati
  • Beras Shirataki
  • Daging sapi Kobe
  • Daging sapi Wagyu.

Alasannya komoditas premium tersebut berharga 5 hingga 15 kali lipat dari harga sembako biasa. Untuk komoditas beras lokal seperti Rojolele hingga Pandan Wangi, Sri Mulyani mengungkapkan akan bebas dari PPN.

Penulis : Danang Suryo | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
12:02
ASDP INDONESIA FERRY: PENYEBERANGAN DARI DAN KE JAWA & BALI WAJIB BAWA KARTU VAKSIN, HASIL NEGATIF PCR, DAN STRP   PT KAI DAOP V PURWOKERTO TETAP BUKA LAYANAN VAKSINASI COVID-19 SELAMA LIBUR IDUL ADHA   PENDAFTARAN CPNS 2021 DIPERPANJANG HINGGA SENIN, 26 JULI 2021   CEK PENERIMA BANSOS BULAN JULI 2021, KLIK CEKBANSOS.KEMENSOS.GO.ID   MENSOS TRI RISMAHARINI AKAN MEMBERIKAN BANTUAN BERAS 5 KG BAGI PEKERJA SEKTOR INFORMAL DI WILAYAH JAWA-BALI   YLKI: PEMERINTAH HARUS TETAPKAN BATAS HARGA TERTINGGI UNTUK KREMASI JENAZAH   YLKI NILAI TINDAKAN MENAIKKAN TARIF KREMASI JENAZAH DI TENGAH PANDEMI TIDAK MANUSIAWI   YLKI MINTA PEMERINTAH TINDAK TEGAS OKNUM YANG NAIKKAN TARIF KREMASI JENAZAH DI KREMATORIUM SAAT PANDEMI COVID-19   GEDUNG TERBAKAR, BPOM PASTIKAN FUNGSI PELAYANAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TIDAK TERGANGGU   PEMERINTAH PASTIKAN PEMULANGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERMASALAH (PMIB) AMAN DARI COVID-19   PENYALURAN BANSOS TUNAI UNTUK 99.763 KELUARGA DI JAKARTA TERTUNDA KARENA PEMADANAN DATA MILIK PEMPROV DAN KEMENSOS   KEMENHUB BATASI PERJALANAN LAUT DI MASA LIBUR IDUL ADHA   MENDAGRI TITO KARNAVIAN INSTRUKSIKAN PEMDA PERCEPAT PENYALURAN BANSOS BAGI WARGA YANG TERDAMPAK PANDEMI    KEMENKES SEBUT 40% MOBILITAS WARGA MENURUN DI TEMPAT KERJA