Kompas TV nasional update

Isu PPN Sembako, Sri Mulyani: Yang Kena Pajak Sembako Jenis Premium

Selasa, 15 Juni 2021 | 17:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wacana pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN pada sembako menuai polemik di masyarakat.

Wacana pajak sembako muncul setelah draf revisi kelima undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau RUU KUP tersebar secara umum.

Adapun sembako yang akan dikenai PPN di antaranya beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, susu, buah buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan hingga gula konsumsi.

Merebaknya isu pajak pada sembako yang beredar, melalui akun instagramnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjelaskan bahwa bahan pokok yang akan kena pajak adalah jenis premium.

Bahan pokok yang dijual di pasar tradisional tidak akan kena pajak.

Hal tersebut juga kembali ditegaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin (14/06).

Sebelumnya, menanggapi isu pajak sembako yang bergulir di masyarakat, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum menerima draf RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, atau RUU KUP yang mengatur penambahan PPN pada tarif sembako dan sekolah.

Namun DPR memastikan akan mengawal dan mengawasi rencana pemerintah, dalam mengambil kebijakan.

Diketahui, saat ini fokus pemerintah salah satunya adalah pemulihan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, rencana pengenaan PPN tidak akan diterapkan dalam waktu dekat, melainkan akan dibahas lebih lanjut bersama DPR RI.

Apa pun kebijakan yang diambil nantinya, yang terpenting bisa mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. 

Penulis : Dea Davina





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
17:17
PRESIDEN JOKOWI IMBAU PEMPROV DKI LEBIH BANYAK MELAKUKAN PENANGANAN KASUS COVID-19 DI LAPANGAN    PRESIDEN JOKOWI MINTA PEMPROV DKI JAKARTA TEKAN KENAIKAN KASUS COVID-19 YANG MENINGKAT SIGNIFIKAN    KASUS COVID-19 MELONJAK, WAKIL KETUA DPR SUFMI DASCO MINTA SEKOLAH TATAP MUKA DITUNDA 2-3 BULAN    DEMI MENCAPAI “HERD IMMUNITY”, PEMERINTAH TARGETKAN SATU JUTA VAKSINASI COVID-19 SETIAP HARI SECARA NASIONAL    TIGA STAF PELAYANAN TERPADU SATU PINTU POSITIF COVID-19, KANTOR KELURAHAN CENGKARENG TIMUR DITUTUP SEMENTARA   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN MENGAKU KESAL DENGAN TINGGINYA ANGKA IMPOR ALAT KESEHATAN DI INDONESIA    MENKES BUDI GUNADI SADIKIN MENYATAKAN PENGGUNAAN ALAT KESEHATAN DI INDONESIA MASIH DIDOMINASI OLEH PRODUK IMPOR   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN: LONJAKAN KASUS COVID-19 PASCA-LEBARAN MERUPAKAN KESALAHAN SEMUA PIHAK    PRESIDEN MINTA KALANGAN INDUSTRI MAU BERINTERAKSI DENGAN PERGURUAN TINGGI UNTUK DUKUNG KEGIATAN PERKULIAHAN    PRESIDEN JOKOWI: ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (IPTEK) TERBARU TAK HANYA ADA DI KAMPUS, TETAPI JUGA DI INDUSTRI    PRESIDEN JOKOWI INGIN MAHASISWA TAK HANYA BELAJAR DARI KAMPUS DAN MENDAPATKAN ILMU DARI DOSEN   RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA CEMPAKA PUTIH TOLAK PASIEN BARU COVID-19 KARENA SELURUH RUANGAN ISOLASI SUDAH PENUH   KASUS MENINGKAT, TEMPAT TIDUR KHUSUS PASIEN COVID-19 DI RSUD KOTA TANGERANG PENUH    “OMNIBUS LAW” DIGITAL AKAN MENGATUR PERLINDUNGAN DATA PRIBADI, TRANSAKSI ELEKTRONIK BENTUK UANG, TRANSAKSI BERITA