Jokowi Nilai PPKM Tak Efektif, Para Ahli Kesehatan Masyarakat Usulkan Penerapan Lockdown

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menilai penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak efektif menekan jumlah kasus positif Covid-19 langsung direspon sejumlah kalangan.

Bahkan sejumlah ahli kesehatan masyarakat yang tergabung dalam Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) mengusulkan adanya penerapan karantina wilayah atau biasa disebut lockdown.

“Kami menilai lockdown cara paling tepat untuk menekan laju penularan Covid-19,” kata Ede Surya Darmawan, Ketua Umum IAKMI, Senin (1/2/2021).

Melansir Kompas.com, Ede menganggap sebuah pembatasan dengan segala macam bentuknya yang paling dasar dan ketat adalah lockdown.

Baca Juga: Jokowi Anggap PPKM Tak Berjalan Efektif, Wakil Ketua DPR: Pemerintah Harus Waspadai Libur Panjang

“Yang namanya pembatasan, apapun bentuknya, yang paling basic adalah yang paling ketat itu lockdown atau karantina wilayah, sehingga memaknai lockdown itu sebenarnya orang stay at home,” papar Ede.

Menurut Ede, pada masa awal pandemi Covid-19 melanda Indonesia pada akhir Maret 2020 lalu, pemerintah pernah melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan menutup bandara, melarang mudik dan kegiatan lainnya.

Langkah ini, kata dia, masih bisa dilakukan kembali oleh pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19.

“Nah ini (penerapan PSBB) apa yang terjadi? Kasus tertahan kan, karena tidak ada interaksi. Kalau pun ada penularan berarti kan klaster rumah tangga,” ujar dia.

Baca Juga: Jokowi Anggap PPKM Tak Efektif, Ganjar Pranowo: Saya Usul Seluruh Kabupaten Kota Jawa Bali Ikut PPKM

Ede mengatakan, penerapan PPKM yang diberlakukan jelas tidak efektif karena tak mampu menekan mobilitas penduduk.

Menurutnya, selama pelaksanaan PPKM, masyarakat dari luar pulau Jawa dan Bali masih memiliki kelonggaran untuk datang ke kedua pulau tersebut.

“Kalau memang pembatasan, harus real dong, pesta masih boleh, dengan alasaannya pakai protokol kesehatan, tapi harusnya dilihat kapasitasnya boleh atau enggak,” papar dia.

Lebih lanjut Ede berharap pemerintah pusat mengambil alih penanganan Covid-19 di daerah-daerah dan memperketat kebijakan dalam menekan penyebaran Covid-19.

Baca Juga: Lokasi Wisaata GWK Bali Kembali Ditutup Per 1 Februari Demi Mendukung Kebijakan PPKM

“Sehingga demikian gerakan kasus bukan dipahami membuat orang tidak bergerak, tapi membuat pergerakan kasus kita kecil sehingga kita bisa menemukan kasus Covid-19 terakhir,” tutup Ede.

Sebagaimana diketahui pada 31 Januari 2021, Presiden Joko Widodo mengakui penerapan kebijakan PPKM untuk menekan laju penularan Covid-19 tidak efektif.

“Yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya. Sehingga di beberapa provinsi (kasus) covid-nya tetap naik,” kata Jokowi.