> >

Ketua Banggar DPR: Jangan Jadikan Rakyat Miskin sebagai Dalih untuk Keruk Suara di Pemilu 2024

Rumah pemilu | 7 Februari 2024, 08:25 WIB
Ketua DPP PDIP Said Abdullah di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/8/2023). (Sumber: Fadel Prayoga/Kompas TV)

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menyoroti lonjakan alokasi anggaran bantuan sosial (bansos) yang disalurkan oleh pemerintah pada APBN 2024.

Ia mengingatkan pemerintah agar tak menjadikan bansos untuk mengeruk suara rakyat miskin di Pemilu 2024. 

Menurut dia, program bansos hanya akan tepat sasaran dan memiliki manfaat optimal bagi pengentasan rumah tangga miskin apabila dikerjakan oleh tangan-tangan teknokrasi yang bekerja sesuai perencanaan, profesional, berintegritas dan tidak ada tunggangan politik.

Baca Juga: Polisi Akui Minta Rektor Unika Buat Video: Cuma untuk Serukan Pemilu Damai, Bukan Apresiasi Jokowi
 
“Jangan jadikah rakyat miskin kita sebagai dalih untuk mengeruk suara pemilu, seolah-olah tampil bak Robin Hood membagi-bagi sembako dan uang tunai tanpa perencanaan yang matang," kata Said kepada wartawan, Selasa (6/2/2024). 

"Padahal cara-cara seperti itu tidak akan mengentaskan rakyat miskin keluar dari kubangan kemiskinan, tetapi hanya menjadikan orang miskin sebagai kendaraan politik,” sambungnya. 

Ia menilai besarnya anggaran bansos yang mencapai lebih dari Rp400 triliun rentan dengan penyalahgunaan dan dapat menimbulkan tendensi politis terutama apabila penyalurannya diberikan di tengah tahun politik.

“Terus terang saja, melonjaknya anggaran bansos Rp496,8 triliun sungguh mengkhawatirkan dari sisi penyalahgunaan. Pada saat Covid-19 saja, di tahun 2020 anggaran perlindungan sosial ‘hanya’ Rp234,33 triliun dan realisasinya Rp216,59 triliun,” katanya. 

Politikus PDI Perjuangan atau PDIP itu juga mempertanyakan tidak dilibatkannya Kementerian Sosial (Kemensos) dalam pembahasan dan penyaluran Bansos.

Padahal, Kemensos merupakan kementerian teknis yang erat kaitannya dengan bansos.

“Kenapa anggaran bansos melonjak drastis, bahkan tidak melibatkan kementerian sosial sebagai kementerian teknisnya?” kata Said.

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Deni-Muliya

Sumber : Kompas TV


TERBARU