> >

Ketua Banggar DPR: Jangan Jadikan Rakyat Miskin sebagai Dalih untuk Keruk Suara di Pemilu 2024

Rumah pemilu | 7 Februari 2024, 08:25 WIB
Ketua DPP PDIP Said Abdullah di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/8/2023). (Sumber: Fadel Prayoga/Kompas TV)

Selain itu, dirinya juga mengaku prihatin dengan banyak sektor pembangunan yang terkena pemotongan anggaran. 

Menurutnya, hal ini diduga anggaran tersebut dialihkan untuk memperkuat anggaran bansos.

Padahal, dana pembangunan itu bisa digunakan untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan perumahan rakyat, menguatkan kemandirian pangan, energi, meningkatkan industri dan daya saingnya, meningkatkan ekspor, meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan budaya, menghapuskan kemiskinan ekstrem, pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara.
 
“Saya harapkan APBN 2024 ini kita jaga dengan sebenar-benarnya agar sesuai tujuannya. Biarkanlah pemilu ini berjalan secara alamiah, sedemokratis mungkin, berjalan tanpa cawe-cawe kekuasaan," ujarnya. 

"Dari pemilu demokratis, pemenang pemilu akan memiliki legitimasi yang kuat memimpin Indonesia. Sebaliknya Indonesia bisa dikucilkan dari pergaulan internasional jika demokrasinya gagal,” katanya.

Baca Juga: Jokowi Bagi-Bagi Bansos di Masa Kampanye Pemilu, Anies Sindir Revolusi Mental

Said berharap, agar seluruh penerima bansos dapat tetap teguh pendirian politiknya.

Sebab, mereka tetap bisa berdaulat menentukan pilihan politiknya pada pemilu 2024 tanpa perlu khawatir atas ancaman penghapusan nama penerima bansos. 

“Tidak ada kaitannya penentuan hak suara dengan penghapusan bansos. Penentuan hak suara adalah hak politik semua warga negara, dan penerima bansos adalah hak ekonomi warga negara. Keduanya dijamin oleh hukum,” katanya.

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Deni-Muliya

Sumber : Kompas TV


TERBARU