Sidang Uji Formil Batas Usia Capres-Cawapres, Hakim MK Beri Masukan untuk Denny Indrayana dkk

JAKARTA, KOMPAS.TV - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan terkait permohonan uji formil Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), Selasa (28/11/2023).

Permohonan gugatan uji formil ini diajukan oleh dua pakar hukum tata negara yakni, Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar. Permohonan terdaftar dengan nomor perkara 145/PUU-XXI/2023.

Dalam sidang tersebut, Majelis Panel yang terdiri dari Suhartoyo sebagai ketua dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Guntur Hamzah memberikan sejumlah masukan untuk memperbaiki isi permohonan.

Baca Juga: Hari Ini, MK Gelar Sidang Uji Formil Batas Usia Capres-Cawapres, Pemohon Denny Indrayana dkk

Arief Hidayat mengatakan bahwa permohonan tersebut masih memiliki banyak kelemahan, khususnya terkait pendekatan yang digunakan.

“Permohonan ini masih banyak kelemahannya. Permohonan ini harus menggunakan paradigma, pendekatan yang tidak semata-mata formalistik-legalistik, tapi menggunakan pendekatan progresif,” kata Arief.

Selain itu, argumentasi dalam permohonan tersebut juga dapat dikaitkan dengan teori-teori hukum. Arief menyarankan penggunaan teori law as a tool of social engineering yang dimaknai sebagai hukum adalah sarana kontrol sosial.

“Kalau menggunakan teori yang law as a tool of social engineering. MK diharapkan menggunakan law as a tool of social engineering meng-engineer supaya Indonesia kembali kepada norma-norma negara hukum yang demokratis berkeadilan.”

Baca Juga: Uji Formil Putusan Batas Usia Capres-Cawapres, Denny Indrayana Jadikan Putusan MKMK sebagai Bukti

Sementara, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menekankan tiga poin perbaikan kepada pemohon. Pertama, terkait dengan argumentasi dalam permohonan untuk dijelaskan lebih banyak soal proses pembentukan undang-undang.

Penulis : Fiqih Rahmawati Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV