Masinton Pasaribu sebut Kekhawatiran SBY soal Kecurangan Pemilu 2024 adalah Sesuatu yang Melankolis

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang kekhawatiran kecurangan pada Pemilu 2024, merupakan pernyataan yang melankolis.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu mengatakan pernyataan SBY yang disampaikan dalam Rapimnas Partai Demokrat tersebut bukan sekadar pesan moral.

Ia menilai pernyataan-pernyataan itu merupakan tudingan kepada lebih dari satu pihak, karena SBY menggunakan diksi ‘mereka-mereka’.

“Kan ada kalimat 'mereka-mereka', itu kan jamak, berartikan lebih dari satu. Bisa dua, tiga, empat lima, banyak. Artinya tudingan itu bisa pada siapa pun,” jelas Masinton dalam program Satu Meja The Forum di Kompas TV, Rabu (21/9/2022) malam.

“Kemudian, menurut saya, sesuatu yang disampaikan ini sangat melankolis, diksi-diksi, bahwa ada keprihatinan, iya.”

Baca Juga: Politikus Demokrat sebut Pernyataan SBY soal Pemilu Bisa Curang Merupakan Pesan Moral untuk Kader

Masinton juga menyentil pernyataan SBY bahwa akan ‘turun gunung’, yang menurut Masinton, pernyataan semacam itu sudah sering disampaikan oleh SBY.

“Seumpama diksi turun gunung, ini kan pernyataan yang sering disampaikan Pak SBY ya, bahkan ketika beliau masih presiden saat itu, dan ini disampaikan kembali.”

Mengenai Partai Demokrat tidak bisa mengusung calon presiden-wakil presiden sendiri, Masinton menyebut bahwa aturan tentang pencalonan sudah diatur dalam undang-undang.

Bahkan, aturan tentang parlementary treshold dan presidential treshold, khususnya presidential treshold, diatur pada masa pemerintahan SBY.

“Undang-Undang 42 tahun 2008, di mana sayaratnya adalah 20 persen kursi DPR atau 25 persen perolehan suara nasional.”

https://www.youtube.com/watch?v=yAxnS18hNmo

“Artinya, bahwa kemudian itu melahirkan berapa calon, itu kan tergantung dari kesepakatan antarpartai politik. Artinya ruangnya bukan hanya dua, bisa tiga, bisa empat,” tuturnya.

Tapi, jika kemudian dalam realitas politiknya nanti cuma ada dua pasang calon, menurutnya itu hal yang wajar.

Menanggapi pernyataan politikus Partai Demokrat Anwar Hafid, yang juga menjadi narasumber Satu Meja The Forum, bahwa DPR tidak mau membahas revisi UU Pemilu, Masinton mengatakan, itu sudah diatur dalam UU Nomor 42 tahun 2008.

“Kalau kemudian nol persen, harusnya ketika pada masa Pak SBY juga.”

“Kenapa pada masa Pak SBY undang-undang 42 tahun 2008, syaratnya kenapa 20 persen? Tentunya itu kan ada argumentasi-argumentasi, baik dari pemerintah maupun dari parlemen, sehingga menyepakati itu menjadi undang-undang,” urainya.

Ia menambahkan, jika kemudian ada niatan untuk mengubah undang-undang demi kepentingan politik jangka pendek, hal itu merupakan sesuatu yang aneh.

“Ini kan kita sudah uji cobakan, sudah jalan. Kemudian kalau dikatakan dalam 2024 ada indikasi curang, menurut saya terlalu jauh.”

“Kalau mau turun gunung, silakan saja turun gunung, kita-kita yang di bawah ini biasa-biasa aja kok,” lanjutnya.

Baca Juga: Hasto Kristiyanto Sebut Pemimpin Bukanlah Peramal Kecurangan Pemilu, Sindir SBY?

Sebelumnya Anwar menyebut, sebagai anggota DPR RI yang duduk di komisi II, kata Anwar, salah satu tanda yang dirasakannya adalah saat pembahasan revisi Undang-undang Pemilu.

Menurutnya, di awal pembahasan, hampir semua sepakat untuk melakukan revisi Undang-undang pemilu.

“Hampir semua fraksi setuju untuk merevisi. Tapi kemudian di akhir-akhirnya kemudian fraksi yang lain menarik untuk tidak melanjutkan pembahasan UU Pemilu.”

“Ini juga salah satu tanda-tanda, kan aspirasi masyarakat juga menyampaikan bahwa  presidential treshold itu sebaiknya nol persen,” jelasnya.

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV