Masinton Pasaribu sebut Kekhawatiran SBY soal Kecurangan Pemilu 2024 adalah Sesuatu yang Melankolis

“Artinya, bahwa kemudian itu melahirkan berapa calon, itu kan tergantung dari kesepakatan antarpartai politik. Artinya ruangnya bukan hanya dua, bisa tiga, bisa empat,” tuturnya.

Tapi, jika kemudian dalam realitas politiknya nanti cuma ada dua pasang calon, menurutnya itu hal yang wajar.

Menanggapi pernyataan politikus Partai Demokrat Anwar Hafid, yang juga menjadi narasumber Satu Meja The Forum, bahwa DPR tidak mau membahas revisi UU Pemilu, Masinton mengatakan, itu sudah diatur dalam UU Nomor 42 tahun 2008.

“Kalau kemudian nol persen, harusnya ketika pada masa Pak SBY juga.”

“Kenapa pada masa Pak SBY undang-undang 42 tahun 2008, syaratnya kenapa 20 persen? Tentunya itu kan ada argumentasi-argumentasi, baik dari pemerintah maupun dari parlemen, sehingga menyepakati itu menjadi undang-undang,” urainya.

Ia menambahkan, jika kemudian ada niatan untuk mengubah undang-undang demi kepentingan politik jangka pendek, hal itu merupakan sesuatu yang aneh.

“Ini kan kita sudah uji cobakan, sudah jalan. Kemudian kalau dikatakan dalam 2024 ada indikasi curang, menurut saya terlalu jauh.”

“Kalau mau turun gunung, silakan saja turun gunung, kita-kita yang di bawah ini biasa-biasa aja kok,” lanjutnya.

Baca Juga: Hasto Kristiyanto Sebut Pemimpin Bukanlah Peramal Kecurangan Pemilu, Sindir SBY?

Sebelumnya Anwar menyebut, sebagai anggota DPR RI yang duduk di komisi II, kata Anwar, salah satu tanda yang dirasakannya adalah saat pembahasan revisi Undang-undang Pemilu.

Menurutnya, di awal pembahasan, hampir semua sepakat untuk melakukan revisi Undang-undang pemilu.

“Hampir semua fraksi setuju untuk merevisi. Tapi kemudian di akhir-akhirnya kemudian fraksi yang lain menarik untuk tidak melanjutkan pembahasan UU Pemilu.”

“Ini juga salah satu tanda-tanda, kan aspirasi masyarakat juga menyampaikan bahwa  presidential treshold itu sebaiknya nol persen,” jelasnya.

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV