Surat Edaran Kemenaker Tentang Pembayaran THR Membuat Buruh Kecewa

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) Mirah Sumirat kecewa dengan keputusan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengeluarkan Surat Edaran (SE) nomor M/6/HK.04/IV/2021 terkait Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021.

Mirah menegasakan bahwa seharusnya keputusan terkait THR tetap mengikat pada undang-undang yang berlaku, bukan surat edaran.

Baca Juga: Surat Edaran THR dari Kemnaker, Membuat Buruh Kecewa, Ini Jadwal Pembayaran THR

Menurutnya, surat edaran dapat menjadi tameng bagi pengusaha untuk menghindari kewajiban mereka membayar THR buruh secara penuh.

Ada peluang pengusaha berlindung kepada surat edaran untuk membayarkan THR dengan tidak tepat waktu.

"Tuntutan kami adalah jangan ada surat edaran. Karena dengan itu, pengusaha yang sebelumnya mampu bayar THR jadi punya peluang untuk berlindung dan tidak membayarkan THR secara penuh," jelasnya, Senin (12/3/2021).

Bagi buruh, surat edaran tersebut sangat riskan, karena tidak ada pelaksana khusus yang mengawasi di lapangan.

Pada titik ini, menurut Mirah, pengusaha bisa memutuskan secara sepihak untuk membayarkan THR dengan cara dicicil.

Baca Juga: Demo Buruh Hari Ini Juga Disiarkan Secara Virtual via Facebook KSPI

Alasan itu yang membuat buruh sejak awal tegas meminta ketentuan THR mengacu pada Undang-undang Ketenagakerjaan tanpa perlu surat edaran.

Penulis : Hedi Basri Editor : Hariyanto-Kurniawan

Sumber : Kompas TV